Ambon, PT – Panitia Kerja Evaluasi Pendapatan dan Distribusi yang dibentuk DPRD Kota Ambon menyoroti lemahnya optimalisasi penerimaan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah. DPRD menegaskan pentingnya pendekatan inovatif dan solutif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengumpul, bukan sekadar investigasi pasif terhadap potensi kebocoran anggaran.
“Selama ini, DPRD selalu meminta OPD pengelola untuk tidak hanya memeriksa, tetapi aktif menggali dan mengelola potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara maksimal,” tegas Upulatu Nikijuluw, Senin (19/5/2025) di DPRD Kota Ambon.
Ia menilai bahwa selama ini penyusunan belanja pemerintah belum sepenuhnya mengacu pada data faktual pendapatan. Belanja seharusnya menyesuaikan dengan realitas penerimaan daerah, bukan sekadar perkiraan. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mulai diimplementasikan secara penuh pada 2024.
Sorotan Khusus: Pasar Tradisional dan Fasilitas Retribusi
Ia juga mencermati masih adanya objek retribusi, seperti pasar tradisional, yang belum dimanfaatkan secara optimal. Banyak fasilitas pasar belum difungsikan maksimal, sementara retribusi pasar menjadi salah satu sumber PAD yang menjanjikan.
“Pemerintah Kota Ambon berkewajiban menyediakan fasilitas yang layak agar retribusi dapat berjalan dengan baik. Misalnya, jika pelayanan pasar berjalan efektif, maka para pedagang pun dapat berkontribusi terhadap PAD secara optimal,” tambahnya.
Dalam tiga bulan ke depan, DPRD menargetkan agar setiap OPD pengelola pajak dan retribusi dapat menyajikan data secara transparan dan akurat. Data ini akan menjadi dasar untuk mengetahui potensi yang belum tergarap dan untuk menetapkan langkah strategis ke depan.
“Kami minta data faktual, misalnya jumlah pedagang di pasar-pasar Ambon, potensi retribusi, serta evaluasi sistem pemungutan pajak dan retribusi lainnya yang selama ini belum dimaksimalkan,” ujarnya.
Upaya ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberi kontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Ambon. (PT)
