Ambon, PT – Memperkuat silaturahmi dengan Tokoh Muslim yang ada di Maluku, maka Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menggelar pertemuan pada Kamis (17/4/2025) di ruang rapat internalnya.
Pertemuan yang digagas oleh Gubernur ini, bertujuan untuk mendapatkan masukan bagi Pemerinta Daerah untuk mendorong pembangunan di Maluku.
Gubernur dalam pertemuan itu, mengapresiasi peran dari para Tokoh Agama, termasuk Tokoh-Tokoh Muslim yang memiliki pandangan maupun fokus yang sama dengan Pemerintah Provinsi, tentang menjaga stabilitas keamanan serta merawat persatuan dan solidaritas sosial dalam masyarakat yang majemuk seperti di Maluku.
Mengawali pertemuan tersebut, Lewerissa menjelaskan bahwa saat ini Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku, berada di atas Pertumbuhan Ekonomi Nasional.
“Kendati demikian, secara kasat mata, masih berbanding terbalik dengan kondisi yang terlihat, di mana Provinsi Maluku per Januari 2025, masih berada pada Provinsi termiskin nomor 8 termiskin se-Indonesia, Pengangguran Terbuka yang masih banyak, Lapangan Kerja yang masih susah, Infrastruktur Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang masih belum baik, serta tunjangan-tunjangan guru, maupun dokter dan tenaga kesehatan yang belum terpenuhi,” terangnya.
Di tengah segala permasalahan tersebut yang saat ini menjadi fokusnya ialah terhadap pendidikan dan kesehatan.
“Untuk fasilitas pelayanan kesehatan akan fokus ke RSUD Haulussy Ambon, saat ini ada berita baik, dari hasil lobby, karena mendapat kurang lebih 7 cath lab, untuk 7 daerah dalam hal ini pemenuhan fasilitas bedah jantung, yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita,” tambah Gubernur.
Adapun tujuan utama dari pertemuan ini, ujar Gubernur ialah mengenai stabilitas keamanan di Provinsi Maluku, di mana Tokoh Muslim Maluku, memiliki peran yang strategis dalam hal mitigasi terhadap stabilitas keamanan.
Dirinya juga mengidentifikasikan persoalan ini, ke dalam 3 garis besar, yakni relasi sosial diantara masyarakat, Kemajuan IT yang memiliki dampak negatifnya, serta banyak peristiwa di mana masyarakat menilai “Negara Lalai” dalam hal ketika terjadi konflik, pelakunya tidak ditemukan, dan tidak ditindak berdasarkan hukum yang berlaku.
Mengenai hal tersebut, Gubernur menekankan pentingnya supremasi hukum dalam menyelesaikan berbagai sengketa dan perselisihan dalam masyarakat, baik yang bersifat perdata, maupun pidana.
Lebih lanjut, Ia juga meminta kepada masyarakat jika ada masalah hukum, segera menempuh jalur hukum, karena Indonesia adalah negara Hukum.
“Tetapi jika masalah tapal batas tidak dapat diselesaikan, maka diselesaikan di luar pengadilan dengan Adat serta musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak ditemukan jalan tengah, maka kembali ke Pasal 33 UUD 1945, bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Setelah penyampaian tersebut, para Tokoh Muslim diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan saran, serta bertukar pikiran, demi pembangunan Maluku.
Pada kesempatan itu Tokoh-Tokoh Muslim mengapresiasi langkah Gubernur yang telah mengundang mereka untuk berdiskusi dan bertukar pikiran, menyangkut masalah pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, kemiskinan, dan masalah perselisihan antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh masalah batas tanah dan masalah sosial lainnya.
Setelah pertemuan tersebut Gubernur mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Tokoh-Tokoh Muslim dalam pertemuan yang digagas olehnya.
Sebagai informasi, pertemuan yang bertujuan untuk membangun sinergitas guna mendorong Maluku yang lebih baik kedepan, direncanakan akan dilakukan juga dengan Tokoh-Tokoh Agama lainnya untuk berdiskusi “Par Maluku Pung Bae”
Hadir juga dalam pertemuan tersebut Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Maluku, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Maluku, dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku. (PT)
