Ambon, pusartimur.com- Provinsi Maluku mengalami inflasi sebesar 1,72% (mtm) pada Maret 2025, menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kenaikan ini terjadi seiring berakhirnya stimulus diskon tarif listrik dan masih terjaganya daya beli masyarakat. Secara tahunan, inflasi Maluku mencapai 3,54% (yoy), melampaui inflasi nasional yang berada di angka 1,03% (yoy),” kata Kepala KPw Bank Indonesia Provinsi Maluku, M. Latif dalam rilisnya kepada media di Ambon, Selasa 8 April 2025.
Secara spasial, inflasi disumbangkan oleh seluruh wilayah utama di Maluku:
Kota Ambon: 2,23% (mtm)
Kota Tual: 1,40% (mtm)
Kabupaten Maluku Tengah: 0,97% (mtm)
Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar menjadi kontributor utama inflasi dengan andil sebesar 1,18% (mtm), terutama akibat berakhirnya subsidi tarif listrik. Meski demikian, tekanan inflasi sedikit tertahan oleh deflasi di Kelompok Transportasi, khususnya karena diskon tarif angkutan udara selama Idul Fitri.
Sejumlah komoditas pangan seperti ikan layang, ikan selar, tongkol, dan cakalang mengalami kenaikan harga. Hal ini dipicu oleh tingginya permintaan serta cuaca buruk yang menghambat aktivitas nelayan di sentra produksi perikanan.
Sebagai respon terhadap lonjakan inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku terus memperkuat pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan berbagai program strategis, antara lain:
Gerakan Pasar Murah di 9 titik Kota Ambon dan Maluku Tengah
Operasi pasar & subsidi komoditas cabai rawit
Program Mudik Gratis rute Ambon-Tual dan Ambon-Luhu
Pembagian bibit cabai ke ormas, rohaniawan, dan Lapas
Kerjasama dengan PT ASDP & PT Pelindo untuk memperlancar distribusi bahan pangan antar pulau
Kampanye belanja bijak & edukasi publik
Pemantauan harga oleh Satgas Pangan & Forkopimda
Monitoring harga dan pasokan pangan strategis secara rutin
Upaya ini diharapkan dapat menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok jelang momentum keagamaan dan bulan Ramadan. (PT)
