Home / DPRD Maluku

Senin, 3 Maret 2025 - 18:50 WIB

Komisi IV DPRD Maluku Soroti Kesejahteraan Guru dan Kondisi Sekolah di SBB

Ambon, Pusartimur.com – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, yang diketuai oleh Saodah Tethool, baru-baru ini melakukan pengawasan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Dalam kunjungan ini, mereka meninjau beberapa sekolah bersama kepala sekolah dan dewan guru untuk mendengar langsung aspirasi serta permasalahan yang dihadapi.

Kesejahteraan Guru Jadi Perhatian Utama

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah kesejahteraan guru, khususnya terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan kenaikan pangkat. Banyak guru yang telah mengurus kenaikan pangkat selama bertahun-tahun, tetapi belum mendapatkan tindak lanjut dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dalam pertemuan terbaru, BKD berjanji untuk menindaklanjuti keluhan ini.

Baca Juga  Wujud Komitmen Jaga Toleransi dan Kerukunan, Pemkot Lantik Pengurus FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Periode 2025- 2030

Kondisi Sekolah SMA 1 SBB Butuh Pembangunan Baru

Selain kesejahteraan guru, kondisi infrastruktur sekolah juga menjadi sorotan. Salah satu sekolah yang mendapat perhatian adalah SMA 1 SBB, yang telah berusia 45 tahun dan mengalami kerusakan akibat gempa. Saat ini, bantuan dari pusat hanya mencakup rehabilitasi, sementara pihak sekolah mengharapkan pembangunan baru untuk ruang guru, ruang kelas, aula, dan pagar sekolah.

PLT Kepala Sekolah di SBB Akan Didefinitifkan

Komisi IV juga menyoroti banyaknya sekolah di SBB yang masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (PLT) kepala sekolah. Bahkan, sekolah unggulan seperti Siwalima juga masih memiliki PLT. Diharapkan, pada tahun 2025 dengan pemerintahan baru, seluruh kepala sekolah yang masih berstatus PLT dapat segera didefinitifkan.

Baca Juga  Sambut HUT Ke-80 RI, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Gelar Doa Bersama dan Santunan Anak Yatim di Jayapura

Pentingnya Koordinasi untuk Pencairan TPP

Salah satu kendala dalam pencairan TPP guru adalah sistem kolektif, di mana jika satu sekolah belum menyelesaikan administrasinya, maka sekolah lain juga terdampak. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara sekolah, kepala sekolah, dan dinas terkait agar data dapat terunggah dengan baik, sehingga pencairan TPP bisa lebih lancar.

Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan pemerintah provinsi Maluku dapat segera mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan memperbaiki kondisi sekolah di SBB demi pendidikan yang lebih baik. (PT)

Share :

Baca Juga

DPRD Maluku

Fraksi PDI Perjuangan Maluku Tegas Tolak Pilkada Dipilih DPR, Yan Noach: Demokrasi Adalah Hak Rakyat

DPRD Maluku

Mahasiswa Kepung Kantor DPRD Maluku, Tolak Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo

DPRD Maluku

Desak PT Batutua, DPRD Maluku Minta Hasil Uji Sampel Laut Insiden Tongkang Wetar Segera Dipublikasikan

DPRD Maluku

Sahertian Soroti Penetapan Hutan Lindung dan Pengambilan Tanah Adat oleh TNI AU, Komisi II DPRD Maluku Siap Kawal Aspirasi Masyarakat

DPRD Maluku

Hadapi Lonjakan Penumpang Nataru Pelni Maluku Pastikan 12 Armada Siap Layani Rute Ambon

DPRD Maluku

Ketua DPRD Maluku Dorong Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Berbasis Nilai Pancasila dan Geopolitik Nasional

DPRD Maluku

BPK Temukan Sejumlah Catatan, Pemprov Maluku Tetap Raih WTP ke-10 Berturut-turut

DPRD Maluku

DPRD Maluku Apresiasi Sikap Tegas Gubernur Putus Kontrak PT BPT sebagai Pengelola Ruko Mardika