Home / DPRD Maluku

Senin, 3 Maret 2025 - 18:50 WIB

Komisi IV DPRD Maluku Soroti Kesejahteraan Guru dan Kondisi Sekolah di SBB

Ambon, Pusartimur.com – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, yang diketuai oleh Saodah Tethool, baru-baru ini melakukan pengawasan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Dalam kunjungan ini, mereka meninjau beberapa sekolah bersama kepala sekolah dan dewan guru untuk mendengar langsung aspirasi serta permasalahan yang dihadapi.

Kesejahteraan Guru Jadi Perhatian Utama

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah kesejahteraan guru, khususnya terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan kenaikan pangkat. Banyak guru yang telah mengurus kenaikan pangkat selama bertahun-tahun, tetapi belum mendapatkan tindak lanjut dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dalam pertemuan terbaru, BKD berjanji untuk menindaklanjuti keluhan ini.

Baca Juga  Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku Bahas LHP BPK RI atas LKPD 2024

Kondisi Sekolah SMA 1 SBB Butuh Pembangunan Baru

Selain kesejahteraan guru, kondisi infrastruktur sekolah juga menjadi sorotan. Salah satu sekolah yang mendapat perhatian adalah SMA 1 SBB, yang telah berusia 45 tahun dan mengalami kerusakan akibat gempa. Saat ini, bantuan dari pusat hanya mencakup rehabilitasi, sementara pihak sekolah mengharapkan pembangunan baru untuk ruang guru, ruang kelas, aula, dan pagar sekolah.

PLT Kepala Sekolah di SBB Akan Didefinitifkan

Komisi IV juga menyoroti banyaknya sekolah di SBB yang masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (PLT) kepala sekolah. Bahkan, sekolah unggulan seperti Siwalima juga masih memiliki PLT. Diharapkan, pada tahun 2025 dengan pemerintahan baru, seluruh kepala sekolah yang masih berstatus PLT dapat segera didefinitifkan.

Baca Juga  PT Pertamina (Persero) Berikan Bantuan Sarana dan Prasarana Laboratorium Farmasi ke Yayasan Al-Barakah Abepura

Pentingnya Koordinasi untuk Pencairan TPP

Salah satu kendala dalam pencairan TPP guru adalah sistem kolektif, di mana jika satu sekolah belum menyelesaikan administrasinya, maka sekolah lain juga terdampak. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara sekolah, kepala sekolah, dan dinas terkait agar data dapat terunggah dengan baik, sehingga pencairan TPP bisa lebih lancar.

Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan pemerintah provinsi Maluku dapat segera mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan memperbaiki kondisi sekolah di SBB demi pendidikan yang lebih baik. (PT)

Share :

Baca Juga

DPRD Maluku

DPRD Maluku Nyatakan Dukungan Penuh Pemekaran Kota Lease sebagai DOB Baru

DPRD Maluku

Proyek Maluku InterPort di Ambon Berdasarkan Studi Kelayakan Bank Dunia

DPRD Maluku

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku Bahas LHP BPK RI atas LKPD 2024

DPRD Maluku

Komisi II DPRD Maluku Rampungkan Pengawasan di 5 Kabupaten, Lanjut Setelah Lebaran

DPRD Maluku

DPRD Maluku Perjuangkan Nasib 260 Guru Honorer yang Terancam Dirumahkan

DPRD Maluku

Saadiah Uluputty Apresiasi Pidato Perdana Gubernur Maluku, Dorong Hilirisasi dan Investasi

DPRD Maluku

Ketua DPRD Maluku Tegaskan Pembentukan Perda Kewenangan Daerah, 15 Ranperda Masuk Propemperda 2026

DPRD Maluku

DPRD Maluku Dorong Revisi Regulasi Bagi Hasil Laut