Home / DPRD Maluku

Senin, 16 November 2026 - 01:51 WIB

Benhur Watubun Minta KUA-PPAS 2027 Prioritaskan Pemerataan Pembangunan di Maluku

Ambon, PT- Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, meminta Pemerintah Provinsi Maluku memperhatikan pemerataan pembangunan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Distribusi anggaran, khususnya belanja infrastruktur, diharapkan tidak lagi terkonsentrasi pada wilayah atau daerah tertentu.

Hal tersebut disampaikan Benhur kepada wartawan usai rapat paripurna penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027, di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Selasa malam (17/11/2026).

Benhur mengatakan, DPRD belum dapat memberikan penilaian secara menyeluruh terhadap substansi dokumen KUA-PPAS karena dokumen tersebut baru saja diserahkan oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, sejumlah aspek penting akan menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan, terutama proyeksi pendapatan, alokasi belanja, distribusi anggaran hingga kebijakan pembiayaan daerah.

Baca Juga  Ketua DPRD Maluku Salurkan Hewan Kurban di Tiga Masjid Saat Idul Adha

“Karena dokumen ini baru diserahkan, tentu kami belum membacanya secara menyeluruh. Ada aspek substansial yang akan menjadi perhatian, mulai dari pendapatan, belanja, hingga distribusi belanja,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerataan pembangunan harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pembahasan KUA-PPAS 2027. Sebab, dengan kebijakan efisiensi anggaran, setiap alokasi belanja harus benar-benar diselaraskan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Maluku.

Benhur mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat pada titik-titik tertentu, tetapi dapat menjangkau seluruh kabupaten dan kota sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

“Kue-kue pembangunan ini, di tengah kebijakan efisiensi, harus betul-betul diselaraskan secara adil dan merata kepada setiap daerah,” tegasnya.

Untuk memastikan hal tersebut, DPRD Maluku akan menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada pemerintah daerah dalam proses pembahasan KUA-PPAS.

Baca Juga  Serambi Hatusua Juara Lomba Tari Katreji

Benhur menyebutkan, DPRD menargetkan seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan paling lambat 30 November 2026. Karena itu, pemerintah daerah diminta mempersiapkan seluruh proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan secara terukur agar pembahasan berjalan sesuai jadwal.

“Target kita harus menyelesaikan pada 30 November 2026. Apa pun risikonya, proses ini harus kita lakukan,” katanya.

Ia menambahkan, melalui daftar inventarisasi masalah tersebut, DPRD ingin memberikan penegasan terhadap arah kebijakan anggaran, terutama menyangkut distribusi belanja pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata.

Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 selanjutnya diharapkan menjadi momentum untuk menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan serta aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Maluku. (PT)

Share :

Baca Juga

DPRD Maluku

Wakil Ketua DPRD Propinsi Maluku kecam tindakan oknum Polisi Polres Maluku Tenggara

DPRD Maluku

DPRD Maluku Resmi Tutup Masa Persidangan II dan Buka Masa Sidang III Tahun 2026

DPRD Maluku

Gubernur Maluku Serahkan Dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 ke DPRD

DPRD Maluku

DPRD Maluku Dorong Optimalisasi PAD Lewat Penguatan Kinerja OPD Pengumpul

DPRD Maluku

Watubun Ajak Masyarakat Maluku Dukung Program Presiden Prabowo Demi Kemajuan Bersama

DPRD Maluku

Desak PT Batutua, DPRD Maluku Minta Hasil Uji Sampel Laut Insiden Tongkang Wetar Segera Dipublikasikan

DPRD Maluku

DPRD Maluku: WTP 10 Kali Berturut-turut Harus Diikuti Perbaikan Tata Kelola Keuangan

DPRD Maluku

DPRD Maluku Minta BKD Buka Data Penempatan ASN dan PPPK Pendidikan Secara Transparan