Ambon, PT- Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Johanis Lewerissa, menegaskan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Provinsi Maluku selama 10 tahun berturut-turut tidak boleh dimaknai sebagai prestasi semata.
Menurut Johan, capaian tersebut justru harus menjadi momentum evaluasi untuk memperbaiki tata kelola dan pengelolaan keuangan daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah.
“Provinsi Maluku mendapat opini WTP selama 10 kali berturut-turut. Itu bukan menjadi kebanggaan buat kita, tetapi menjadi koreksi ke depan agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah,”
Hal tersebut disampaikan Johan Johanis Lewerissa usai rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Maluku, Senin (8/6/2026).
Johan menilai, sejumlah catatan dan rekomendasi yang disampaikan BPK harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel dan transparan.
Ia menjelaskan, opini WTP bukan berarti seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sempurna. Karena itu, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK harus menjadi perhatian serius seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan berbagai persoalan yang masih ditemukan dapat segera diselesaikan,” ujarnya.
DPRD Maluku, lanjut Johan, akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan seluruh rekomendasi BPK dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, perbaikan tata kelola keuangan juga diharapkan berdampak pada pengelolaan sektor-sektor strategis daerah, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.
“Tujuannya agar tata kelola keuangan semakin baik dan persoalan-persoalan strategis daerah dapat ditangani secara optimal,” kata Johan.
Naskah ini menggunakan pola CNN: lead langsung pada isu utama, diikuti kutipan kunci, penjelasan konteks, dan penegasan implikasi kebijakan.(PT)
