AMBON, PT- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi meluncurkan sistem pembayaran retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) secara non-tunai di Pasar Arumbai, Kota Ambon.
Inovasi ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas pelayanan, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi digital.
Peluncuran sistem pembayaran retribusi non-tunai tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Ambon mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, sekaligus memastikan seluruh penerimaan retribusi tercatat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Bank Maluku Maluku Utara atas dukungan terhadap transformasi digital di sektor pelayanan publik, khususnya pengelolaan retribusi perikanan.
Menurut Bodewin, perkembangan teknologi informasi harus dimanfaatkan pemerintah untuk memberikan kemudahan pelayanan sekaligus membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan.
Ia mengatakan, selama ini pemerintah menerima berbagai masukan dan keluhan masyarakat terkait mekanisme pemungutan retribusi yang masih dilakukan secara tunai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila proses pemungutan tidak dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, penerapan pembayaran non-tunai menjadi salah satu solusi untuk memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik dan menghindari kemungkinan penyalahgunaan oleh oknum tertentu.
“Pembayaran secara non-tunai ini untuk menjamin bahwa setiap uang yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah benar-benar masuk dan digunakan sebagaimana mestinya, bukan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya, Kamis (12/11/2026) di Pasar Arumbai.
Ia menjelaskan, keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada dasarnya bukan sekadar tempat pemungutan retribusi, melainkan juga sarana untuk melindungi masyarakat nelayan dan pedagang agar proses transaksi jual beli ikan berlangsung lebih tertib dan memberikan manfaat bagi semua pihak.
Bodewin berharap penerapan sistem digital tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan TPI sekaligus mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.
Ia juga mengungkapkan bahwa capaian digitalisasi Kota Ambon menunjukkan perkembangan positif. Hal itu terlihat dari sejumlah indikator, termasuk indeks kota cerdas (smart city) dan transaksi pemerintah daerah yang telah mencapai 95,3 persen.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan masyarakat, dunia perbankan, pengelola TPI, nelayan, serta para pedagang.
“Semua yang dilakukan pemerintah ini bertujuan baik. Tidak ada pemerintah yang ingin menyusahkan rakyat. Karena itu, dukungan masyarakat sangat penting agar setiap inovasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon, Henly Claudya Simatauw, S.Pi, menjelaskan bahwa peluncuran pembayaran retribusi TPI secara non-tunai merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Dinas Perikanan Kota Ambon dan Bank Maluku Maluku Utara.
Henly menyampaikan, proses penerapan sistem tersebut telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi kepada wajib retribusi pada Juni 2026, dua kali uji coba pembayaran non-tunai, hingga penyempurnaan sistem berdasarkan kebutuhan dan kondisi pelayanan di lapangan.
Sebelum peluncuran resmi, Dinas Perikanan juga kembali melakukan sosialisasi kepada para wajib retribusi untuk memastikan kesiapan penerapan sistem tersebut.
Dalam mendukung implementasi program ini, Bank Maluku Maluku Utara memberikan sejumlah fasilitas, di antaranya aplikasi Sirip Ikan , dua unit mesin Electronic Data Capture (EDC), serta 52 kartu uang elektronik dengan saldo awal masing-masing sebesar Rp50.000 bagi para wajib retribusi.
Henly menyampaikan apresiasi kepada Bank Maluku Maluku Utara atas dukungan dan kontribusinya dalam mendorong transformasi pelayanan publik di sektor perikanan Kota Ambon.
Ia menjelaskan, penerapan sistem pembayaran non-tunai ini juga menjadi bagian dari upaya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Ambon dalam memperluas penggunaan transaksi digital.
Adapun dasar pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta regulasi terkait tata kelola distribusi hasil perikanan di tempat pelelangan ikan.
Menurut Henly, tujuan utama penerapan pembayaran retribusi secara non-tunai adalah menciptakan sistem yang lebih efektif, efisien, transparan, tertib, dan akuntabel.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sistem ini diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon.
Ia berharap peluncuran tersebut tidak berhenti sebatas kegiatan seremonial, tetapi menjadi awal dari penerapan sistem pembayaran digital yang konsisten dan berkelanjutan.
Dengan sistem pembayaran non-tunai, Pemkot Ambon berharap pengelolaan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan semakin tertib, kepercayaan masyarakat meningkat, serta kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan daerah dapat terus dioptimalkan. (PT)
