AMBON, PUSARTIMUR.COM – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Hasyim Rahayaan, melontarkan kritik keras terhadap aktivitas penambangan yang dilakukan CV Batu Seram Jaya di atas lahan seluas 647 hektare di Negeri Laimu, Kabupaten Maluku Tengah.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Maluku, Rabu (11/11/2026), Hasyim bahkan menduga aktivitas penambangan yang dilakukan perusahaan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Ia mendesak agar Komisi I segera melakukan peninjauan langsung atau on the spot ke lokasi tambang.
RDP yang berlangsung di ruang rapat Komisi I DPRD Maluku itu membahas dugaan pelanggaran hukum dalam pemanfaatan lahan yang sebelumnya menjadi objek sita jaminan, termasuk dugaan penyewaan tanah kepada CV Batu Seram Jaya.
Rapat tersebut menghadirkan Direktur CV Batu Seram Jaya, Ronny Q. P., kuasa hukum masyarakat Negeri Laimu dari Kantor Hukum Djamaludin Koedoeboen and Partners, Raja Negeri Laimu, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, perwakilan Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku, Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, Polres Maluku Tengah, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Maluku.
Dalam forum tersebut, Hasyim terlebih dahulu meminta penjelasan langsung dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai status administrasi tanah yang menjadi objek sengketa.
Ia mempertanyakan apakah lahan seluas lebih dari 600 hektare tersebut masih terdaftar secara hukum atau tidak.
“Saya minta jawabannya langsung, apakah yang disengketakan ini terdaftar atau tidak? Tanah yang disengketakan hari ini 600 hektare lebih itu apa terdaftar atau tidak, khususnya di Maluku dulu,” tegas Hasyim.
Menjawab pertanyaan tersebut, perwakilan BPN menjelaskan bahwa hak atas tanah yang sebelumnya dimiliki PT Maluku Dinamika Semen telah berakhir pada 2016 dan tidak diperpanjang.
“Izin Pak, untuk terdaftar sekarang statusnya sudah berakhir. Dulunya itu milik PT Maluku Dinamika Semen dan berperkara dengan masyarakat Laimu. Berlaku 20 tahun, jadi sudah berakhir tahun 2016, tidak ada lagi perpanjangan,” jelas perwakilan BPN.
Penjelasan BPN itu kemudian menjadi dasar bagi Hasyim untuk mempertanyakan legalitas penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh CV Batu Seram Jaya.
Ia menilai aktivitas penambangan tersebut patut diduga ilegal apabila tidak didukung kejelasan dasar hukum penguasaan tanah maupun dokumen perizinan yang berlaku.
“Saya anggap penambangan yang Anda lakukan itu ilegal. Maaf saya sampaikan, kalau mengerucut dari pembicaraan beberapa orang tadi, Pak Roni ini ilegal. Saya anggap ini penyerobotan. Jadi saya minta pimpinan untuk kita on the spot ke lapangan secepatnya,” ujarnya.
Hasyim juga menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pembahasan di ruang rapat. Menurutnya, pemeriksaan langsung di lokasi diperlukan untuk memastikan kondisi faktual sekaligus menguji berbagai keterangan yang disampaikan para pihak.
Bahkan, ia menduga terdapat persoalan mafia tanah dalam aktivitas pemanfaatan lahan tersebut.
“Ini kejahatan dan ada mafia di sini. Saya anggap ada mafia tanah di sini,” katanya.
Selain legalitas lahan, Hasyim turut menyoroti informasi yang disampaikan kuasa hukum masyarakat Laimu, H. Djamaludin Koedoeboen, S.H., M.H., mengenai dugaan pengiriman material hasil tambang ke luar daerah menggunakan kapal tongkang.
Ia meminta informasi tersebut ditelusuri, termasuk memastikan legalitas kegiatan penambangan dan pengangkutan material hasil tambang.
Hasyim Pertanyakan Pajak dan Kontribusi CV Batu Seram Jaya
Persoalan kewajiban perpajakan perusahaan juga menjadi perhatian serius Hasyim Rahayaan.
Ia mempertanyakan apakah CV Batu Seram Jaya telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak serta instansi mana yang menerima pembayaran tersebut.
“Pertanyaannya, ini CV Batu Seram Jaya bayar pajak atau tidak, bayar ke siapa? Jangan sampai ini masuk di kantong pribadi,” tegasnya.
Menurut Hasyim, kejelasan pembayaran pajak penting untuk memastikan aktivitas perusahaan memberikan kontribusi sesuai ketentuan kepada pemerintah daerah.
Ia juga meminta Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah bersama seluruh pihak terkait ikut mengawal persoalan tersebut agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Hasyim menyinggung penjelasan kuasa hukum warga mengenai sejumlah putusan pengadilan yang disebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang disampaikan dalam RDP.
“Kalau kita lihat persoalan yang disampaikan Pak Djamaludin, ini kan sudah menang, juga sudah dianggap inkracht. Putusan pengadilan sudah selesai, kemudian putusan MK sudah selesai. Jadi tidak salah juga,” ungkapnya.
Ia menegaskan seluruh dokumen dan putusan hukum yang berkaitan dengan sengketa lahan harus menjadi bahan pertimbangan dalam menelusuri dasar aktivitas perusahaan di Negeri Laimu.
Direktur CV Batu Seram Jaya Hindari Wartawan Usai RDP
Menariknya, setelah RDP berakhir, wartawan berupaya meminta konfirmasi langsung kepada Direktur CV Batu Seram Jaya, Ronny Q. P., terkait berbagai tudingan dan pertanyaan yang mencuat dalam rapat tersebut.
Namun, upaya konfirmasi itu belum membuahkan hasil. Ronny tidak memberikan tanggapan dan memilih meninggalkan ruangan Komisi I DPRD Provinsi Maluku melalui pintu belakang.
Dengan demikian, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan langsung dari pihak CV Batu Seram Jaya mengenai tudingan dugaan aktivitas penambangan ilegal, status penguasaan lahan 647 hektare, dugaan pengiriman material tambang menggunakan kapal tongkang, maupun kewajiban pembayaran pajak perusahaan.
RDP tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Provinsi Maluku untuk menelusuri sengketa lahan di Negeri Laimu yang melibatkan masyarakat, riwayat penguasaan tanah, serta aktivitas perusahaan.
Komisi I DPRD Maluku diharapkan segera menindaklanjuti persoalan tersebut melalui peninjauan langsung ke lokasi. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan status tanah, legalitas aktivitas penambangan, serta kewajiban perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PT)
