AMBON, PT- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku mencatat indeks literasi keuangan masyarakat Maluku sebesar 63 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 87 persen. Data tersebut menjadi salah satu tolok ukur OJK dalam memperkuat edukasi dan akses masyarakat terhadap produk serta layanan jasa keuangan.
Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, menjelaskan bahwa survei literasi dan inklusi keuangan dilakukan setiap tahun untuk mengukur sejauh mana masyarakat memahami sekaligus menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
Menurut Haramain, literasi keuangan menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Sementara inklusi keuangan mengukur tingkat penggunaan atau pemanfaatan produk dan layanan keuangan oleh masyarakat.
“Gampangnya, kalau literasi itu masyarakat paham atau tidak terhadap produk keuangan. Kalau inklusi, masyarakat sudah menggunakan atau belum produk keuangan tersebut,” jelas Haramain, Selasa (8/9/2026).
Haramain mengatakan, survei tahun ini dilakukan OJK bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Berbeda dengan survei sebelumnya yang lebih banyak menghasilkan angka pada tingkat nasional, survei terbaru memiliki cakupan sampel yang jauh lebih besar dan menjangkau seluruh kabupaten/kota.
Perluasan sampel tersebut dinilai penting agar OJK dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan di masing-masing daerah.
“Surveinya sekarang lebih luas, sampelnya bahkan meningkat beberapa kali lipat dan mencakup seluruh kabupaten/kota,” ujar Haramain.
Secara nasional, hasil survei menunjukkan indeks literasi keuangan meningkat dari 66 persen menjadi 69 persen.
Artinya, dari setiap 100 orang masyarakat, sekitar 69 orang memiliki pemahaman terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
Sementara itu, indeks inklusi keuangan nasional juga meningkat dari 92,74 persen menjadi 93,61 persen. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang telah menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
Namun, Haramain menegaskan bahwa angka nasional belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masing-masing provinsi. Karena itu, tersedianya data khusus Provinsi Maluku menjadi penting bagi OJK dalam menentukan strategi edukasi dan pengembangan inklusi keuangan.
Berdasarkan hasil survei terbaru, indeks literasi keuangan Provinsi Maluku tercatat 63 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan berada di angka 87 persen.
Haramain menyebut angka tersebut menjadi tolok ukur awal bagi OJK Maluku untuk mengetahui posisi daerah dalam hal pemahaman dan penggunaan produk jasa keuangan.
“Ini menjadi tolok ukur awal kita. Selama ini kita belum punya gambaran secara spesifik posisi Maluku karena sebelumnya lebih banyak menggunakan angka nasional,” katanya.
Menurutnya, OJK selanjutnya akan melakukan pendalaman terhadap data tersebut untuk mengetahui kelompok masyarakat atau segmen mana yang masih membutuhkan penguatan edukasi dan literasi keuangan.
Haramain mengakui kondisi geografis Maluku yang terdiri dari banyak pulau menjadi tantangan dalam memperluas kegiatan edukasi keuangan.
Selama ini, kegiatan edukasi masih banyak dilakukan di Kota Ambon. Ke depan, OJK Maluku ingin meningkatkan proporsi edukasi di kabupaten dan wilayah di luar Ambon.
“Bagaimana caranya edukasi ini tidak hanya dilakukan di Kota Ambon saja,” tegasnya.
Menurut Haramain, peningkatan kegiatan edukasi di luar Ambon penting agar masyarakat di berbagai wilayah Maluku memperoleh akses informasi yang lebih merata mengenai produk dan layanan jasa keuangan.
OJK Maluku juga akan melihat secara lebih rinci seberapa besar proporsi kegiatan edukasi yang selama ini telah dilakukan di luar Kota Ambon. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk menyusun strategi edukasi berikutnya.
Untuk memperluas jangkauan edukasi, OJK Maluku akan terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, BPS, LPS, serta pemangku kepentingan lainnya.
Haramain menilai kolaborasi menjadi sangat penting mengingat tantangan geografis Maluku tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan kegiatan edukasi yang terpusat di Ambon.
Dengan strategi edukasi yang lebih merata, OJK berharap indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Maluku dapat terus meningkat, sehingga masyarakat tidak hanya menggunakan produk keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko dan karakteristik produk yang digunakan. (PT)
