Home / DPRD Maluku

Sabtu, 2 Mei 2026 - 18:35 WIB

DPRD Maluku Prioritaskan Sertifikasi Lahan Sekolah di SBB

Piru, PT-  Komisi I DPRD Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengamanan aset tanah milik pemerintah daerah, khususnya lahan sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB.

Langkah ini dinilai penting untuk mendukung kelancaran program pembangunan pendidikan, termasuk revitalisasi sekolah.

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, mengatakan bahwa legalitas lahan menjadi syarat utama dalam pengembangan fasilitas pendidikan. Hal itu disampaikannya saat melakukan pengawasan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Sabtu (2/5/2026).

“Sebelumnya kami sudah melakukan pengawasan di Kabupaten Buru. Dari 27 SMA dan SMK, sebanyak 10 sekolah telah memiliki sertifikat, sementara sisanya masih dalam proses. Ini menjadi dasar kami untuk melanjutkan pengawasan di SBB,” ujarnya.

Menurut dia, kunjungan ke SBB bertujuan untuk memastikan perkembangan sertifikasi lahan sekolah sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah belum tuntasnya status kepemilikan lahan.

Baca Juga  Komisi II Pastikan Ketersediaan BBM di Daerah Kepulauan

“Dalam pembahasan LKPJ, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi juga menyampaikan bahwa persoalan sertifikat lahan masih menjadi kendala utama, terutama dalam mengakses bantuan revitalisasi sekolah,” kata Buton.

Untuk itu, Komisi I turut melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan cabang, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Pemerintah Kabupaten SBB guna mencari solusi bersama.

“Kami ingin mendapatkan data yang jelas, berapa sekolah yang sudah bersertifikat dan yang belum, termasuk kendala yang dihadapi. Target kami, pada 2026 harus ada peningkatan signifikan dalam penyelesaian sertifikasi,” ujarnya.

Baca Juga  Status Tanah Air Besar Bermasalah, DPRD Maluku Tinjau Lokasi Alternatif TPU Muslim di Poka

Selain itu, Komisi I juga menyoroti proses hibah lahan seluas sekitar 2,1 hektare yang sebelumnya telah dibahas bersama pemerintah kabupaten dan provinsi. Tim dari pemerintah provinsi disebut telah melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan batas-batas lahan.

Berdasarkan data sementara, dari total 62 sekolah di SBB, masih terdapat 22 sekolah yang belum memiliki sertifikat. Meski demikian, pihak BPN setempat memastikan bahwa target penyelesaian 100 persen sertifikasi pada 2026 dapat tercapai, asalkan seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.

Komisi I DPRD Maluku menegaskan akan terus mengawal proses tersebut hingga tuntas guna menjamin kepastian hukum atas aset pendidikan sekaligus mendukung percepatan pembangunan di sektor pendidikan.(PT)

Share :

Baca Juga

DPRD Maluku

DPRD Maluku Dukung KUB Bank Maluku dan Bank DKI, Progres Capai 90 Persen

DPRD Maluku

DPRD Maluku Desak Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur di Pulau Besar

DPRD Maluku

Dorong Prestasi Atlet Menuju PON 2028, DPRD Maluku Dukung Kejuaraan Pencak Silat Gubernur Cup III

DPRD Maluku

Mumin Refra Soroti Lintasan Transportasi Laut di Maluku, Dorong Pemerataan Layanan Kapal dan Dermaga

DPRD Maluku

Anos Yeremias Apresiasi Peresmian Pangkalan Minyak Tanah Pertamina di Pulau Lakor, Akses Energi Masyarakat MBD Makin Mudah

DPRD Maluku

Komisi II DPRD Ambon Kawal Persoalan SDN 90, Kepala Sekolah Siap Dimutasi

DPRD Maluku

DPRD Maluku Desak Evaluasi Kenaikan Tarif Tiket Kapal Cepat Tulehu – Masohi

DPRD Maluku

Komisi IV DPRD Maluku Temukan Berbagai Masalah Pendidikan di 11 Kabupaten/Kota Selama Pengawasan