Ambon, PT-– Anggota Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DPRD Provinsi Maluku, Allan Lohy, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku agar segera membenahi pengelolaan retribusi daerah dan aset milik daerah yang dinilai belum dikelola secara maksimal dan berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Desakan tersebut disampaikan Allan Lohy dalam rapat bersama Bappeda Provinsi Maluku dan para mitra angkutan laut, yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Rabu (17/12/2025).
Menurut Allan, seluruh objek retribusi daerah harus didata dan dikaji secara menyeluruh agar pemerintah memiliki gambaran jelas mengenai potensi pendapatan yang dapat ditagih dan dikelola secara berkelanjutan.
“Semua objek harus diisi dan dikaji. Mana yang bisa ditagih, mana yang bisa direproduksi. Jangan dibiarkan berjalan tanpa kejelasan,” tegas Allan Lohy.
Allan secara khusus menyoroti sektor transportasi laut, termasuk kapal cepat (speedboat) yang selama ini beroperasi namun belum memiliki formula kewajiban yang jelas terhadap pemerintah daerah.
“Speedboat ini ada jasanya, ada pengusahanya, tetapi kewajiban ke pemerintah tidak jelas. Ketika terjadi kecelakaan, pengusaha minta asuransi dan perhatian pemerintah. Lalu pemerintah posisinya di mana?” ujarnya.
Ia menilai, Pemerintah Provinsi Maluku perlu segera menyusun formula retribusi dan kontribusi usaha yang transparan dan adil, baik dalam bentuk retribusi jasa, kontribusi operasional, maupun skema pembayaran berbasis kinerja.
Selain retribusi, Allan Lohy juga menyoroti persoalan aset daerah, terutama tanah milik Pemerintah Provinsi Maluku yang hingga kini belum bersertifikat dan berpotensi dikuasai pihak lain.
“Kita punya banyak tanah yang belum bersertifikat. Kalau tidak segera ditata, nanti ketika kita bicara sertifikat, sudah terlambat karena bisa masuk ke ranah kabupaten atau bahkan pihak lain,” tegasnya.
Allan mengingatkan pentingnya penyesuaian kebijakan daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), agar pengelolaan retribusi dan aset daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan berkelanjutan.
Dengan pembenahan retribusi dan pengamanan aset daerah, Allan berharap PAD Provinsi Maluku dapat meningkat secara signifikan dan memberi dampak langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (PT)
