Timika, Pusartimur.com – Warga Kampung Amamapare atau dikenal juga dengan sebutan Pulau Karaka, Distrik Mimika Timur Jauh (MTJ), Kabupaten Mimika, mengeluhkan sulitnya fasilitas transportasi laut dan darat, minimnya sumber air bersih, serta terbatasnya kesempatan anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Padahal, lokasi Kampung Amamapare berada sangat dekat dengan Portsite, salah satu area pelabuhan utama dari PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berfungsi sebagai pusat logistik dan distribusi operasional pertambangan perusahaan tersebut.
Dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang digelar di Amamapare pada Selasa (4/11/2025), Kepala Kampung Amamapare, Fakundus Natipia, menyampaikan kekecewaannya terhadap kurangnya perhatian dari PT Freeport Indonesia terhadap kebutuhan dasar warga di wilayahnya.
“Tidak ada kejelasan dari Freeport. Sejak pandemi Covid-19 tahun 2019, kami dipisahkan saat naik bus ke Timika. Dulu dijanjikan setelah Corona selesai, kendaraan akan dikembalikan, tapi sampai sekarang tidak ada. Kami harap Freeport harus jelas,” ungkap Fakundus.
Ia menambahkan bahwa pihak kampung bersama Kepala Distrik Mimika Timur Jauh sudah beberapa kali mengajukan permintaan kepada pihak PTFI untuk menyediakan satu unit bus bagi masyarakat Amamapare, namun hingga kini belum mendapat tanggapan.
“Saya dan Bapak Camat sudah minta satu bus saja, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban. Apakah kami harus demo dulu baru dijawab?” tegas Fakundus.
Keluhan serupa juga datang dari salah satu warga Kampung Amamapare, Ibu Maria, yang menyoroti kesulitan masyarakat dalam mengakses transportasi laut dan mendapatkan air bersih.
“Kami di kampung ini susah ke kota. Mau ke Mapurujaya saja tidak ada kendaraan laut umum yang bisa masyarakat gunakan. Selain itu, air bersih juga sangat sulit karena pihak perusahaan di Portsite tidak memberikan izin,” ujar Maria dengan nada kesal.
Selain persoalan transportasi dan air bersih, warga juga menyoroti sulitnya anak-anak Amamapare mendapatkan kesempatan pendidikan di Sekolah Taruna milik PT Freeport Indonesia.
“Anak-anak kami banyak yang ingin sekolah dan tinggal di asrama Sekolah Taruna, tapi sudah beberapa tahun ini tidak diberi peluang, padahal mereka ingin sekolah,” tambah Maria.
Warga berharap agar PT Freeport Indonesia dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang tinggal di sekitar area operasional perusahaan, termasuk transportasi, air bersih, dan pendidikan anak-anak.
Mereka menilai, kehadiran perusahaan besar seperti Freeport seharusnya membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, bukan justru meninggalkan mereka dalam keterbatasan fasilitas dasar. (PT)
