Jakarta, PT- Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengikuti kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang C Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat sistem pendataan bantuan sosial secara nasional melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi. Dalam forum tersebut, Wali Kota Ambon menekankan pentingnya keandalan data sebagai fondasi utama dalam pengambilan kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan bantuan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.
“Hari ini kita semua diperhadapkan dengan soal keandalan data. Jadi data ini penting untuk apa? Data dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan,” ujar Bodewin Wattimena dalam kegiatan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Data yang akurat dan faktual akan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial serta perencanaan program pembangunan masyarakat miskin ekstrem.
“Misalnya soal data terpadu sosial ekonomi nasional. Data ini menjadi dasar kita untuk memiliki kebijakan, baik untuk bantuan sosial, pengembangan masyarakat miskin ekstrem, dan lain-lain,” jelasnya.
Bodewin juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah dapat belajar dari praktik baik yang telah diterapkan di beberapa wilayah. Salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi yang dinilai berhasil mengembangkan sistem pendataan digital berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
“Ada contoh baik, misalnya dari Kabupaten Banyuwangi yang lebih dulu telah membuat pendataan secara digital berbasis AI. Ini yang penting untuk kita pelajari dan terapkan,” katanya.
Menurutnya, saat ini terdapat 41 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai daerah piloting digitalisasi bantuan sosial, termasuk Kota Ambon. Program piloting ini diharapkan mampu mempercepat kesiapan data secara nasional sebagaimana arahan pemerintah pusat.
“Ada 41 kabupaten/kota yang menjadi piloting hari ini, salah satunya Kota Ambon. Tujuannya agar sesuai dengan arahan Pak Luhut, bahwa diharapkan pada bulan Oktober semua data sudah siap,” ungkap Bodewin.
Lebih lanjut, ia mengakui bahwa penerapan pendataan digital memiliki konsekuensi, di mana jumlah penerima bantuan sosial dapat mengalami perubahan. Namun, hal tersebut merupakan dampak dari penggunaan data faktual yang lebih akurat dan transparan.
“Konsekuensi dari pendataan secara digital, ada yang turun dan ada juga yang naik karena berbasis pada data faktual. Setiap orang dan setiap pihak diberikan ruang untuk mengkritisi dan membandingkan data tersebut. Jika tidak benar, maka bisa diperbaiki,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pembaruan sistem pendataan ini dilakukan untuk memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran. Dengan sistem yang terintegrasi, diharapkan hanya masyarakat yang berhak yang menerima bantuan.
“Ini untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pendataan, supaya ke depan orang yang menerima bantuan sosial adalah mereka yang berhak. Yang tidak berhak tidak boleh menerima,” ujarnya.
Bodewin juga menyoroti persoalan ego sektoral yang selama ini menjadi kendala dalam pendataan sosial ekonomi. Selama ini, masing-masing instansi memiliki data sendiri-sendiri, sehingga sering terjadi perbedaan dan ketidaksinkronan data.
“Selama ini kita terkendala dengan ego sektoral. Data ini masing-masing dengan datanya sendiri-sendiri, tapi sekarang harus terintegrasi dan terpadu menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional yang akan menjadi dasar kebijakan,” pungkasnya.
Kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara.
Turut hadir Menteri Sosial, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Ketua Transformasi Digital Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.
Kegiatan tersebut juga diikuti oleh 25 kepala pemerintah provinsi dan 41 kepala pemerintah kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. (PT)
