Ambon, pusartimur.com- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku bersama Gubernur Maluku mengadakan pertemuan penting guna membahas strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah Maluku.
Pertemuan pada Selasa 4 Maret 2025 ini merupakan tindak lanjut dari program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan, Edukasi Keuangan pada Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Maluku (GENCARKAN EDUKASIKU) yang telah diluncurkan sejak Oktober 2024.
Kepala OJK Provinsi Maluku, Andy Yusuf mengatakan, GENCARKAN EDUKASIKU merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Maluku tentang pengelolaan keuangan yang bijak.
Program ini juga difokuskan untuk mencegah maraknya judi online serta melindungi masyarakat dari investasi bodong dan pinjaman online ilegal yang kian meresahkan.
Pada tahun 2025, program ini menargetkan untuk menjangkau 50 persen desa dan kelurahan di Maluku, dengan harapan dapat mencakup seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan di provinsi ini pada akhir tahun 2026.
Berdasarkan data OJK, tingkat literasi keuangan di Provinsi Maluku saat ini berada pada angka 40,78 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 78,70 persen. Disparitas ini menunjukkan bahwa meskipun banyak masyarakat yang telah menggunakan layanan keuangan, pemahaman mereka tentang produk keuangan masih belum optimal.
Menurutnya, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menyatakan dukungannya terhadap langkah OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah.
“Beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, sektor jasa keuangan, media, serta pemangku kepentingan lainnya agar program ini dapat berjalan secara efektif,” kata Kepala OJK Provinsi Maluku, Andy Yusuf.
Melalui sinergi antara OJK Provinsi Maluku dan pemerintah daerah, diharapkan GENCARKAN EDUKASIKU dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan keuangan yang sehat.
Dengan demikian, warga Maluku dapat lebih cerdas dalam mengelola keuangan dan terhindar dari praktik-praktik keuangan yang merugikan.
Upaya ini menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Maluku. Dengan meningkatnya literasi keuangan, masyarakat tidak hanya dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih baik, tetapi juga mampu mengelola risiko keuangan secara lebih bijak. (PT)
