AMBON, PusarTimur.com – Persoalan aktivitas tambang batuan di Kota Ambon kembali mendapat perhatian DPRD Kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon, Morits L. Tamaela, SE, meminta pemerintah tidak hanya melihat persoalan tersebut dari sisi perizinan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
Tamaela mengatakan, DPRD Kota Ambon tetap menghormati norma dan ketentuan hukum yang berlaku dalam pengelolaan tambang batuan atau yang selama ini dikenal sebagai galian C.
Namun, menurut dia, proses penegakan aturan perlu berjalan beriringan dengan upaya pemerintah mencari solusi bagi masyarakat yang terdampak, terutama mereka yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Tamaela usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Ambon bersama Dinas ESDM Provinsi Maluku, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Polresta Ambon dan P.P. Lease, Kabid Pendapatan Kota Ambon, pengelola tambang batuan serta sejumlah sopir truk, Rabu (7/10/2026).
Dalam pembahasan tersebut, kata Tamaela, terungkap adanya sejumlah lokasi tambang batuan yang belum memiliki izin produksi. Di sisi lain, sebagian pelaku usaha disebut tengah menjalani proses pengurusan perizinan.
Kondisi ini, lanjutnya, membutuhkan perhatian serius pemerintah karena penghentian aktivitas tambang turut berdampak pada mata pencaharian masyarakat.
“Ini persoalan kemanusiaan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” kata Tamaela.
Menurutnya, aktivitas tambang batuan memiliki keterkaitan dengan sejumlah sektor ekonomi. Selain pekerja tambang dan pemilik usaha, terdapat sopir truk, buruh, pengusaha material serta pelaku usaha konstruksi yang ikut terdampak ketika pasokan material dihentikan.
Di sisi lain, kebutuhan batu dan pasir di Kota Ambon tetap berjalan. Material tersebut dibutuhkan untuk berbagai pekerjaan pembangunan maupun kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Tamaela meminta Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menangani persoalan tersebut.
Ia mendorong adanya pembahasan lintas instansi guna mencari jalan keluar yang tetap berada dalam koridor hukum, namun tidak mengabaikan kondisi sosial masyarakat.
“Kalau menunggu izin, kapan izin itu keluar? Kapan revisi keputusan Menteri itu keluar?” ujarnya.
Tamaela sebelumnya juga mendorong agar pemerintah mempertimbangkan kemungkinan adanya aktivitas sementara dengan ketentuan dan pembatasan tertentu selama proses perizinan berlangsung. Namun, ia menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil tetap harus memiliki dasar hukum yang jelas.
Menurutnya, DPRD Kota Ambon tidak sedang mendorong pengabaian terhadap aturan pertambangan. Sebaliknya, DPRD ingin memastikan persoalan tersebut diselesaikan secara komprehensif dengan melibatkan pemerintah daerah dan instansi teknis yang memiliki kewenangan.
“Kita membutuhkan sebuah solusi antara kelembagaan terkait yang ada,” katanya.
Tamaela memastikan DPRD Kota Ambon akan terus berkomunikasi dengan Wali Kota Ambon, Gubernur Maluku serta Dinas ESDM Provinsi Maluku untuk membahas persoalan tersebut.
Ia berharap penyelesaian persoalan tambang batuan tidak hanya berakhir pada keputusan menghentikan aktivitas, tetapi juga menghadirkan solusi terhadap masyarakat yang terdampak.
“Pemerintah tidak boleh tutup mata terhadap rakyat,” tegasnya.
Menurut Tamaela, prinsip utama yang harus dijaga adalah keseimbangan antara kepastian hukum, keberlanjutan pembangunan dan perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi tersebut. (PT)
