Ambon, Pusartimur.com- Dalam rangka menjaga pasokan distribusi dan harga pangan di Provinsi Maluku, maka Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, pada Rabu (22/5/2024) berpusat di Swiss Belhotel Ambon.
Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU ini, dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati/Walikota se-Maluku, Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Bappeda dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se-Maluku, serta pimpinan lembaga Vertikal.
Dalam sambutannya Sadali menyampaikan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini menjadi isu nasional, sehingga beberapa waktu lalu tepatnya pada 31 Agustus 2023, ada 5 Arahan Presiden dalam Rangka Pengendalian Inflasi, yakni :
1. Memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi, melalui intervensi pasar dan penguatan cadangan pangan
2. Memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian
3. Mengintegerasikan data stok neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi
4. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok
5. Memperkuat komunikasi, sinergitas dengan para pihak
“Arahan ini ditindaklanjuti dengan arahan mendagri, dimana salah satunya memanfaatkan dana BTT (Belanja Tak Terduga), oleh karena itu kami mengharapkan Bupati/Walikota dapat menindaklanjutinya untuk pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, dan stunting, dimana akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi,” terang Sadali.
Dirinya pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada para Bupati Walikota terutama 3 daerah yang menjadi wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Tual, Kota Ambon, dan Maluku Tengah.
“Atas koordinasi yang baik, kita mampu menekan inflasi di bulan April menjadi 2,43 dari sebelumnya pada Bulan Maret berada pada angka 2,75, dimana angka ini lebih rendah dari inflasi nasional yakni 3.00,” ujar Sadali.
Pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Maluku juga menghimbau kepada Kabupaten yang lain untuk tetap menjaga pengendalian inflasi.
“Karena tidak menutup kemungkinan Kabupaten yang lain bisa saja ditambahkan masuk ke dalam IHK yang berdampak terhadap pengaruh inflasi tingkat Provinsi,”tukasnya.
Dirinya berharap agar koordinasi tetap terjaga dengan baik, dengan tetap melakukan langkah strategis 4K, yakni kita pastikan terkait dengan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan membangun Koordinasi Yang Intensif, untuk sama-sama mengendalikan inflasi secara berkala.
“Kami berharap agar kita semua bergandengan tangan demi Maluku yang kita cintai, karena inflasi ini menjadi isu strategis nasional, serta menjadi fokus pemerintah pusat untuk ditangani bersama, karena nilai pertumbuhan ekonomi maupun inflasi pusat dipengaruhi oleh nilai pertumbuhan ekonomi maupun inflasi dari seluruh wilayah,” tutup Sadali. (PT/Humas)
