Home / DPRD Maluku

Kamis, 19 November 2026 - 01:57 WIB

Rovik Afifudin Dorong Sinkronisasi Perencanaan Jalan, Libatkan Dinas PU dan BPJN Maluku

AMBON, PUSARTIMUR.COM – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifudin, mendorong penguatan koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) provinsi, kabupaten/kota, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku guna menyinkronkan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di daerah.

Menurut Rovik, koordinasi lintas instansi sangat penting untuk memastikan setiap usulan pembangunan jalan sesuai dengan standar teknis, kebutuhan masyarakat, serta perencanaan pemerintah pusat dan daerah.

Dorongan tersebut disampaikan Rovik dalam rapat kerja Komisi III DPRD Maluku bersama BPJN Maluku yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Maluku, Rabu (18/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Rovik menjelaskan bahwa selama ini usulan pembangunan jalan umumnya berasal dari kebutuhan dan perencanaan pemerintah kabupaten/kota. Namun, proses tersebut perlu diperkuat melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan BPJN Maluku agar tidak terjadi perbedaan data maupun ketidaksesuaian standar perencanaan.

Ia menilai, belum optimalnya sinkronisasi data dan perencanaan infrastruktur jalan menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi.

Karena itu, Rovik mengusulkan agar Dinas PU Provinsi Maluku memfasilitasi rapat koordinasi teknis (rakornis) dengan melibatkan seluruh Dinas PU kabupaten/kota serta BPJN Maluku.

“Perlu ada rakor teknis yang dimediasi Dinas PU provinsi bersama seluruh Dinas PU kabupaten/kota dan melibatkan Balai. Hal yang harus didiskusikan adalah perencanaan, sehingga standar-standar perencanaannya bisa disesuaikan dan ketika dieksekusi tidak menimbulkan masalah,” ujarnya.

Baca Juga  Farhatun Rabiah Samal Layak Jabat Sekretaris DPRD Maluku

Rovik berharap gagasan tersebut dapat diteruskan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPJN Maluku untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi.

Selain persoalan sinkronisasi perencanaan, ia juga menyatakan dukungan terhadap alokasi anggaran untuk pengurusan izin akses jalan yang melintasi kawasan hutan lindung.

Menurutnya, kelengkapan dokumen perizinan merupakan aspek penting agar usulan pembangunan infrastruktur jalan dapat diperjuangkan melalui berbagai skema pendanaan, sehingga peluang mendapatkan dukungan anggaran menjadi lebih besar.

Rovik juga menyoroti pentingnya pembangunan ruas jalan yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Ambon.

Ia berharap pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat dan tidak terhambat oleh kepentingan kelompok tertentu.

“Kami pada prinsipnya memberikan dukungan terhadap pembangunan ruas jalan. Yang paling penting, jalan-jalan tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang menghalangi pembangunan yang sementara dilakukan,” tegasnya.

Menanggapi usulan tersebut, Plt Kepala BPJN Maluku, Muh. Ulwan Talaohu, menyatakan sependapat dengan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan jalan di Maluku.

Ulwan mengungkapkan, BPJN Maluku juga menginginkan terbentuknya sistem jaringan jalan yang terintegrasi. Untuk mewujudkannya, diperlukan ketersediaan data yang akurat dan sinkron sebagai dasar penyusunan perencanaan maupun pengusulan program pembangunan.

Baca Juga  Komisi II DPRD Maluku Rampungkan Pengawasan di 5 Kabupaten, Lanjut Setelah Lebaran

Menurutnya, persoalan yang selama ini dihadapi bukan sekadar ketersediaan data, melainkan juga ketidaksesuaian antara data dalam dokumen perencanaan pemerintah pusat dengan kondisi di lapangan.

“Memang kami sepakat, karena ini juga menjadi perhatian besar bagi kami di Balai. Kami ingin Maluku memiliki satu sistem jaringan jalan. Data itu sangat penting. Bukan hanya datanya tersedia, tetapi juga harus sinkron,” jelas Ulwan.

Ia mencontohkan, sejumlah usulan pembangunan dari pemerintah daerah terkadang belum sepenuhnya sesuai dengan data dalam sistem Krisna maupun data yang dimiliki masing-masing instansi.

Perbedaan tersebut berpotensi menjadi kendala dalam proses pengukuran, verifikasi, hingga pengusulan program pembangunan infrastruktur jalan.

Oleh sebab itu, BPJN Maluku mendukung gagasan pembentukan forum koordinasi teknis yang mempertemukan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan BPJN untuk menyelaraskan data serta perencanaan pembangunan.

Melalui sinergi tersebut, diharapkan kualitas usulan pembangunan infrastruktur jalan di Maluku semakin baik, penanganan ruas jalan prioritas dapat dipercepat, serta pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Koordinasi lintas instansi juga diharapkan mampu meminimalkan persoalan teknis dan administratif, sehingga setiap program pembangunan jalan dapat berjalan sesuai ketentuan dan standar teknis yang berlaku. ( PT)

Share :

Baca Juga

DPRD Maluku

Nita Bin Umar Soroti Antrean BBM di Kebun Cengkeh, Minta SPBU Benahi Jalur Kendaraan

DPRD Maluku

Gubernur Hendrik Lewerissa Tegaskan Komitmen Tindak Lanjuti Rekomendasi Fraksi DPRD Maluku

DPRD Maluku

DPRD Maluku Minta Kabupaten dan Kota Siapkan Tenaga Kerja dan Pangan Sambut Blok Masela

DPRD Maluku

Fraksi PDIP DPRD Maluku Tegas Tolak PT Batu Licin Beroperasi di Kei Besar

DPRD Maluku

DPRD Maluku Minta Kejelasan Status Puluhan WNA, Soroti Pengawasan Keimigrasian

DPRD Maluku

DPRD Maluku Ingatkan Pengawasan WNA Jalur Laut Diperketat

DPRD Maluku

Yeremias Minta Gubernur Maluku Evaluasi Kinerja ASN dan OPD di Awal 2026

DPRD Maluku

Bulog Siap Penuhi Kebutuhan Pangan Jelang Idul Fitri, Sahertian: Petani Lokal Dapat Kepastian Harga