Home / Hukum dan Kriminal

Senin, 16 November 2026 - 07:00 WIB

Persoalan Tanah Negeri Pantai Liang, Ahmad Lessy Ancam Laporkan Talip Cs ke Ditreskrimsus Polda Maluku

AMBON, PT –  Persoalan kepemilikan tanah Negeri Pantai Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, kembali mencuat. Kepala Dati Negeri Liang, Ahmad Lessy bersama sejumlah tokoh adat Dati Negeri Liang sepakat menghentikan aktivitas pengelolaan tempat wisata oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku di atas lokasi yang diklaim sebagai tanah milik negeri.

Bahkan, Ahmad Lessy mengancam akan melaporkan Talip Lessilasiluhu Cs ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Lessy kepada wartawan di Ambon, Sabtu (14/11/2026). Ia menegaskan, tanah yang diperjualbelikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku bukan merupakan tanah warisan pribadi keluarga keturunan Talip, melainkan aset milik Negeri Liang.

Menurutnya, setiap proses penjualan tanah milik negeri harus diketahui dan mendapat persetujuan Kepala Dati serta masyarakat adat Negeri Liang.

“Semua masyarakat adat Negeri Liang telah sepakat menutup tempat wisata di lokasi tanah Negeri Pantai Liang yang dijual oleh Talip kepada Pemda Maluku untuk pembangunan tempat wisata. Kami juga telah membuat kesepakatan untuk melaporkan persoalan ini ke Polda Maluku agar mendapat kepastian hukum,” tegas Ahmad.

Ia menilai, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku tidak seharusnya melakukan pembangunan maupun aktivitas pengelolaan wisata di atas lokasi tersebut sebelum persoalan status kepemilikan tanah diselesaikan. Sebab, menurut Ahmad, lokasi Pantai Liang merupakan tanah milik negeri dan bukan tanah warisan keluarga keturunan Talip Cs.

Baca Juga  LAWALATA MEMINTA WARGA SAPARUA DAN TUHAHA UNTUK MENAHAN DIRI

Ahmad Lessy juga mempersoalkan kedudukan Talip dalam hubungan kekerabatan adat keluarga Lessy. Ia menyebut Talip merupakan anak piara yang diasuh oleh moyang keluarga Lessy dari garis keturunan ayahnya, Sofyan Lessy.

“Talip merupakan anak angkat yang dipelihara oleh moyang Lessy dari keturunan ayah Sofyan Lessy, sehingga tidak punya hak untuk menjual tanah milik negeri,” ujarnya.

Untuk membedakan garis keturunan anak piara dengan keturunan asli keluarga Lessy, Ahmad menjelaskan, moyang keluarga Lessy kemudian memberikan tambahan nama Lasiluhu kepada Talip. Dengan demikian, menurutnya, terdapat perbedaan identitas marga antara Talip Lessilasiluhu dan keturunan asli keluarga Lessy.

“Kalau anak piara (Talip) sudah dianggap sebagai anak angkat dalam keluarga Lessy, maka harus mengikuti perintah dan ketentuan adat dari keturunan asli marga Lessy,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan, persoalan tanah tersebut akan diselesaikan berdasarkan bukti dokumen kepemilikan asli yang disebutnya masih tersimpan di rumah raja pertama Negeri Liang.

Ia mengklaim, dokumen yang digunakan dalam proses transaksi jual beli tanah bersama Pemda Maluku hanya berupa fotokopi, sedangkan surat aslinya masih berada di rumah raja pertama Negeri Liang.

Atas dasar itu, Ahmad bersama masyarakat adat berencana memblokir seluruh aktivitas Dinas Pariwisata Provinsi Maluku di kawasan yang mereka klaim sebagai aset tanah milik Negeri Liang.

Tidak hanya mempersoalkan proses transaksi, Ahmad juga menduga terdapat sejumlah oknum pejabat yang menerima aliran dana dari hasil penjualan tanah tersebut untuk melindungi Talip Lessilasiluhu Cs dari tuntutan Tim Dati Negeri Liang.

Baca Juga  KUNJUNGAN KERJA DAN DISKUSI UMUM KOMISI KEJAKSAAN RI BERSAMA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU DAN UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON

Namun, dugaan tersebut masih merupakan pernyataan Ahmad dan perlu dibuktikan melalui proses hukum.

Ahmad menegaskan, pihaknya bersama sejumlah Dati Negeri Liang telah bersepakat mengambil langkah tegas untuk memperjuangkan pengembalian aset tanah yang menurut mereka telah diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan persetujuan masyarakat adat.

“Dalam waktu dekat ini, kami akan menyampaikan surat kepada semua pihak yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli tanah negeri tersebut untuk meminta dokumen surat asli tanah yang selama ini dipegang oleh raja pertama Pemerintah Negeri Liang,” ungkapnya.

Ia kembali menuding adanya oknum pejabat tertentu yang diduga menerima uang dari hasil penjualan tanah negeri yang menurutnya dilakukan secara tidak sah.

Ahmad menyebutkan, sekitar 45 kepala keluarga (KK) Dati Negeri Liang telah bergabung dalam Tim Dati Negeri Bersatu. Mereka berkomitmen memperjuangkan pengembalian aset tanah negeri berdasarkan bukti dokumen kepemilikan asli yang diklaim masih tersimpan di rumah raja pertama Negeri Liang.

Ahmad menambahkan, rencana pelaporan Talip Lessilasiluhu Cs ke Ditreskrimsus Polda Maluku merupakan langkah yang akan ditempuh pihaknya untuk memperoleh kepastian hukum atas dugaan penjualan tanah negeri tanpa pemberitahuan maupun persetujuan masyarakat adat.

Menurutnya, tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena menyangkut aset tanah yang diklaim sebagai milik bersama masyarakat adat Negeri Liang. (PT)

Share :

Baca Juga

Hukum dan Kriminal

KEJAKSAAN TINGGI MALUKU BERIKAN PENERANGAN HUKUM PENCEGAHAN KORUPSI DANA DESA DI DESA HUNUTH–DURIAN PATAH

Hukum dan Kriminal

Wartawan dan Narasumber Berita Tak Dapat Dipidana Atas Delik Pencemaran Nama Baik

Hukum dan Kriminal

KAJATI MALUKU PIMPIN APEL PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI

Hukum dan Kriminal

PEMERIKSAAN DAN PENAHANAN TERSANGKA DUGAAN TIPIKOR PENYALAHGUNAAN KEUANGAN KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR T.A 2024

Hukum dan Kriminal

KAJATI MALUKU AGOES SP, SAMBUT BAIK KUNJUNGAN SILATURAHMI KEPALA CABANG PT. ASDP AMBON

Hukum dan Kriminal

Kejati Maluku Raih Pin Emas ATR/BPN, Lampaui Target Penanganan Perkara Mafia Tanah

Hukum dan Kriminal

KEJAKSAAN TINGGI MALUKU GELAR SEMINAR ILMIAH, JELANG HARI LAHIR KEJAKSAAN RI TAHUN 2025

Hukum dan Kriminal

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN ESSELON IV DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI MALUKU