Ambon, pusartimur.com- Maluku Barat Daya menjadi salah satu daerah yang membutuhkan perhatian lebih dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan yang merata.
“Sebagai bagian dari DPRD, Fraksi Cahaya yang tergabung dari Partai Nasdem, PAN dan PKB berupaya menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar hadir di ruang parlemen, tetapi juga memberikan dampak yang benar-benar dirasakan oleh rakyat,” kata Anggota DPRD Fraksi Cahaya yang tergabung dari Partai Nasdem, PAN dan PKB Kabupaten MBD, Henrita N. Jermias kepada pusartimur.com di Ambon, Sabtu 15 Februari 2025.
Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kinerja dan keterlibatan DPRD, sebuah aplikasi bernama Simple diarahkan pada beberapa program strategis.
“Program-program ini difokuskan untuk memperkuat keberadaan anggota fraksi di tengah masyarakat, memastikan kehadiran mereka lebih dari sekadar formalitas, tetapi benar-benar memiliki dampak positif,” tukasnya.
Maka itu, ada beberapa program utama yang dijalankan mencakup: Bidang Keagamaan: Mendukung kegiatan keagamaan yang meningkatkan harmoni sosial.
Pendidikan: Mendorong akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat.
Kesehatan: Mengupayakan layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas.
“Dengan semua ini, walaupun mayoritas masyarakat Maluku Barat Daya beragama non-Muslim, kehadiran PKB di daerah ini telah diterima dengan baik. Program-program yang digagas diharapkan dapat memberikan manfaat luas, memperkuat hubungan antarwarga, serta menjadikan PKB sebagai partai yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,” ulasnya.
Ditambahkan, adanya Kebijakan Inpres 1 Tahun 2025 membawa tantangan besar bagi daerah-daerah yang mengalami keterbatasan anggaran. Dimana, Efisiensi yang ketat membuat pengelolaan dana semakin sulit, sementara kebutuhan masyarakat tetap besar.
Dalam kondisi ini, DPRD, khususnya Fraksi Cahaya yang terdiri dari PKB (2 anggota), Nasdem (2 anggota), dan PAN (1 anggota), menegaskan pentingnya pengelolaan dana yang lebih transparan dan berpihak pada masyarakat.
“Sebagai Ketua Fraksi sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar), mendorong prinsip pengelolaan “uang rakyat dengan hati.” Artinya, dana yang terbatas harus dikelola secara adil dan transparan, tanpa kepentingan pribadi, tetapi difokuskan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.
Sehingga, dalam menghadapi keterbatasan anggaran, strategi utama yang diterapkan adalah:
1. Pemanfaatan dana secara tepat sasaran – memastikan anggaran dialokasikan ke sektor-sektor yang benar-benar membutuhkan.
2. Penguatan program berbasis kebutuhan masyarakat – meningkatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
3. Sinergi antarfraksi dan pemangku kepentingan – memastikan setiap kebijakan yang diambil memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
Lanjutnya, PKB di Maluku Barat Daya berkomitmen untuk tetap hadir di tengah masyarakat dengan program-program yang nyata dan berdampak.
“Dengan dukungan aplikasi Simple dan strategi pengelolaan anggaran yang transparan, Fraksi Cahaya berusaha menjawab tantangan pembangunan daerah dengan lebih efektif,” tambahnya.
Diharapkan, Pengelolaan anggaran yang adil dan berorientasi pada kepentingan rakyat akan menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Maluku Barat Daya. (PT)
