Ambon, PT- Penundaan Kemah Bela Negara Nasional 2025 di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), oleh Gubernur Maluku menuai berbagai tanggapan masyarakat.
Nikolas Okmemera, SH, CPS, CNS, CPC selaku Sekretaris Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Maluku, mengatakan Sebagian pihak menganggap keputusan tersebut mencerminkan ketidakpedulian terhadap wilayah perbatasan.
Namun, penundaan bukanlah pembatalan. Hal ini ditegaskan dalam Surat Gubernur Maluku Nomor 400.5/716 tertanggal 21 April 2025, dan telah disetujui oleh Kwartir Nasional Pramuka (Kwarnas).
Penundaan kegiatan ini diambil berdasarkan dua pertimbangan utama: Keterbatasan infrastruktur di Pulau Kisar dan Efisiensi anggaran, agar pelaksanaan berjalan optimal.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab untuk memastikan acara nasional tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal, tanpa mengorbankan kualitas pelaksanaan atau keselamatan peserta.
Dalam konteks penyelenggaraan kegiatan berskala nasional, penting membedakan antara:
Penundaan: Penjadwalan ulang kegiatan untuk waktu yang akan ditentukan kemudian.
Pembatalan: Penghapusan permanen kegiatan dari agenda pelaksanaan.
Keputusan Gubernur Maluku murni didasarkan pada pertimbangan teknis dan kesiapan lapangan, bukan karena sikap apatis terhadap daerah 3T seperti MBD.
Penundaan ini menjadi kesempatan memperkuat infrastruktur agar saat kegiatan berlangsung nanti, manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Menghindari Asumsi Negatif: Ajak Dialog Konstruktif
Sejumlah pihak menilai bahwa penundaan ini berdampak pada peluang ekonomi masyarakat Kisar. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa justru tujuan penundaan adalah untuk menghindari dampak minimal dan memaksimalkan hasil.
“Ini bukan bentuk ketidakpedulian, justru bentuk kepedulian dan tanggung jawab. Kita ingin kegiatan ini sukses, aman, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Gubernur Maluku dalam keterangannya.
Sebagai wilayah perbatasan dan bagian dari kawasan 3T, Pulau Kisar memiliki potensi besar di sektor pariwisata, kelautan, dan ekonomi kreatif.
Namun tanpa infrastruktur pendukung seperti transportasi, akomodasi, komunikasi, sanitasi, dan pelayanan dasar lainnya, potensi itu sulit diwujudkan secara optimal.
Penundaan menjadi langkah strategis untuk: Memastikan kesiapan infrastruktur. Mewujudkan manfaat jangka panjang. Menghindari pelaksanaan seremonial tanpa dampak nyata.
Ke depan, kegiatan Kemah Bela Negara dapat dikemas lebih strategis, seperti:
Festival budaya lokal: Menampilkan seni, kuliner, dan kerajinan khas Kisar dan MBD.
Pameran UMKM: Membuka akses pasar dan mendorong investasi.
Pelayanan publik terpadu: Kependudukan, kesehatan, dan pendidikan.
Dialog kepemudaan dan kewirausahaan: Mendorong generasi muda jadi pelaku ekonomi.
Dengan model multisektor seperti ini, Kemah Bela Negara bukan hanya ajang pembinaan karakter, tetapi juga penggerak ekonomi kerakyatan di wilayah timur Indonesia.
Penundaan ini membuka peluang besar bagi: Pemkab MBD untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat. Percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah strategis. Transformasi Pulau Kisar menjadi tuan rumah kegiatan nasional yang siap dan profesional.
Langkah ini perlu didukung oleh semua elemen masyarakat, baik pemerintah, tokoh pemuda, masyarakat adat, hingga sektor swasta untuk menjadikan Kisar pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan Indonesia Timur. (PT)
