AMBON, PT – Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, **Reza Valdo Maspaitella, menegaskan perjuangan masyarakat adat Maluku tidak cukup hanya disuarakan melalui pernyataan di ruang publik. Perlindungan tanah adat dan hak masyarakat hukum adat harus diperjuangkan melalui jalur hukum, kebijakan, dan regulasi.
Pernyataan itu disampaikan Reza kepafa wartawan di Swissbell Hotel, Selasa (08/09/2026), menyikapi pertanyaan publik terkait peran Majelis Latupati dalam menghadapi persoalan tanah adat dan hak masyarakat hukum adat di Maluku.
“Suara Latupati tidak selalu harus berbentuk pernyataan di ruang publik. Ada saatnya pemimpin adat harus berbicara, tetapi ada pula saatnya kami harus bekerja—membangun argumentasi hukum, masuk ke ruang kebijakan, berdialog dengan pemerintah dan menyiapkan regulasi,” kata Reza.
Ia mengungkapkan, Majelis Latupati Kota Ambon sejak akhir tahun lalu telah membangun komunikasi dengan sejumlah kementerian terkait tata kelola pemerintahan adat di negeri-negeri Maluku, termasuk Kementerian Hukum, Kemendagri, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kebudayaan.
Menurut Reza, Negeri Adat Maluku tidak dapat dipandang hanya sebagai nomenklatur administratif. Negeri adat merupakan institusi yang memiliki sejarah pemerintahan, pranata adat, struktur sosial, wilayah petuanan dan hak tradisional yang diwariskan lintas generasi.
Reza menilai persoalan tanah adat yang terus muncul menunjukkan perjuangan tidak boleh dilakukan secara reaktif. Sistem pengakuan dan perlindungan harus dibangun sejak awal agar konflik tidak terus berulang.
“Kalau kita hanya bergerak ketika tanah adat sudah bermasalah, maka generasi berikutnya akan menghadapi konflik yang sama. Karena itu perjuangan harus bergerak dari reaktif menjadi sistemik,” tegasnya.
Ia juga mendorong penguatan regulasi Negeri Adat bersama DPRD Kota Ambon dan pemangku kepentingan. Menurutnya, regulasi daerah harus terhubung dengan kebijakan di tingkat provinsi hingga nasional.
“Kita tidak ingin Maluku hanya menjadi objek sebuah Undang-Undang Masyarakat Adat. Maluku harus ikut menjadi salah satu sumber pemikirannya,” ujarnya.
Reza menegaskan perlindungan masyarakat adat tidak harus bertentangan dengan pembangunan. Investasi, infrastruktur dan pembangunan tetap dibutuhkan, tetapi harus menghormati masyarakat adat serta memberikan manfaat yang adil.
“Kita tidak sedang membawa Maluku kembali ke masa lalu. Kita sedang memastikan bahwa ketika Maluku berjalan menuju masa depan, Maluku tidak kehilangan dirinya sendiri,” katanya.
Ia berharap seluruh Latupati di Maluku dapat membangun satu agenda bersama untuk memperkuat pengakuan negeri adat, memberikan kepastian terhadap wilayah petuanan dan memastikan hak masyarakat adat terlindungi. (PT)
