Ambon, PT- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, Apries B. Gaspersz, mendorong agar pengelolaan pendapatan dari sektor persampahan dialihkan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ambon kepada DLHP Kota Ambon.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan sekaligus memperkuat pelayanan kebersihan di Kota Ambon.
Menurut Apries, selama ini pembayaran retribusi yang dilakukan masyarakat langsung disetorkan ke kas daerah untuk periode satu tahun. Namun, pendapatan tersebut tercatat dan dikelola oleh BPPRD sehingga DLHP tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaannya.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut juga telah dibahas bersama Komisi III DPRD Kota Ambon. Berdasarkan regulasi dan kewenangan yang ada, DLHP berharap dalam waktu dekat pengelolaan pendapatan persampahan dapat dialihkan sehingga seluruh potensi penerimaan daerah dari sektor tersebut dapat terdata dan dikelola secara lebih optimal.
“Jika pengelolaan pendapatan ini berada di DLHP, maka kami dapat melihat secara langsung realisasi di lapangan dan mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada,” ujarnya kepada pusartimur.com di ruang kerjanya, Kamis (4/6/2026).
Lebih lanjut, Ia mengungkapkan bahwa sektor persampahan memiliki potensi besar dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon. Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi, pendapatan yang diperoleh dari layanan persampahan diperkirakan dapat meningkat secara signifikan dan memberikan kontribusi lebih besar bagi daerah.
Menurutnya, peningkatan pendapatan tersebut akan berdampak langsung pada penguatan layanan kebersihan dan pengelolaan sampah di Kota Ambon.
Hal ini penting mengingat DLHP kerap menjadi pihak yang menerima berbagai keluhan masyarakat terkait persoalan sampah.
Apries menegaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan pengalihan kewenangan tersebut agar pengelolaan sektor persampahan menjadi lebih efektif, transparan, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ketika masyarakat mengeluhkan persoalan sampah, tentu kami yang berada di garis depan. Karena itu, pengelolaan pendapatan dari sektor ini juga perlu didukung dengan kewenangan yang memadai agar pelayanan dapat berjalan lebih maksimal,” tegasnya. (PT)
