Home / Kab. Mimika

Selasa, 4 November 2025 - 21:25 WIB

Distrik MTJ Gandeng Posko Siaga Ombudsman dan Pengadilan Negeri Kota Timika Gelar Sosialisasi Peraturan dan UU

Timika, PT-  Pemerintah Distrik Mimika Timur Jau ( MTJ ) ,Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah menggelar Sosialisasi Perundang-Undangan sebagai bentuk edukasi kemasyarakatan yang dilangsungkan di Balai Kampung Amamapare, Selasa (04/11/2025), dengan menghadirkan nara sumber dari Posko Siaga Ombudsman Kab,Mimika dan Pengadilan Negeri Kota Timika

Yulius Katagame.SH.M.Si Selaku Kepala Distrik MTJ dalam sambutan dan arahanha mengawali kegiatan dimaksud menyampaikan, kegiatan tersebut dilaksanakan atas agenda Distrik yang telah ditetapkan serta terencana dan prosedural

” Ini kegiatan Distrik yang sudah ada di DPA perubahan tahun Anggaran 2025,dan Monitoring serta pendidikan,kegiatan ini perlu dilakukan dan diikuti oleh kepala Kampung,ketua Bamuskam,perangkat kampung serta seluruh warga masyarakat Distrik untuk bisa menjalankan tugas dengan baik,” ungkapnya.

Baca Juga  Perempuan Amungme di Kampung Hoeya Minta Pemda Mimika dan Freeport Perhatikan Kondisi Jembatan Rusak

Sedangkan sebagai pembicara pertama Erzha Habian menyampaikan materi dasar pemahaman hukum dan meminta peserta untuk selalu berpedoman pada peraturan dan Undang-Undang dalam melaksanakan tugas di kampung masing- masing

“Saya berpesan agar dalam menjalankan tugas agar selalu mengikuti aturan dan UU,sehingga tidak ada pelanggaran hukum,atau penyalahgunaan kewenangan ” Ungkapnya

Ersha juga berterima kasih kepada segenap peserta dan warga kampung Amamapare yang beretiket baik, menerima serta mendukung suksesnya kegiatan dimaksud

Sementara itu Antonius Rahabav selaku Ketua Posko Siaga Ombudsman dalam pemaparan materinya, lebih banyak menyampaikan realita dan kondisi sosial masyarakat yang sering memungkinkan adanya pelanggaran hukum secara Perdata adat dan tindakan Maladministrasi

Baca Juga  Pemerintah Pusat dan Pemprov Diminta Berperan Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas Dua Kabupaten di Papua Tengah

” Pelayanan publik yang tidak maksimal,pungutan liar di kantor atau sekolah,sertifikat ganda,dan penanganan berlarut-larut itu tupoksinya Ombudsman,sehingga bisa disampaikan pengaduan ke Posko Siaga ombudsman dan selanjutnya diverifikasi sesuai mekanisme,” tuturnya.

Selain itu Antonius mengajak peserta sosialisasi agar dapat menginventarisir kebutuhan dan persoalan di kampung,dengan demikian dapat dikoordinasikan serta dikonfirmasikan demi mencari solusi demi pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat Distrik Mimika Timur Jau secara maksimal dan mendorong kemajuan Kabupaten Mimika yang mampu bersaing dengan daerah lain. (PT)

Share :

Baca Juga

Kab. Maluku Tengah

Ketua PWI Maluku Tenggara Kecam Tindakan Kasat Reskrim Mimika: Serangan Terhadap Kebebasan Pers

Kab. Mimika

Menuju Musdat Lemasa Timika, Mama Bertha Kum Ceritakan Penyerahan Mandat Thom Beanal kepada Floren Beanal

Kab. Mimika

Dana Otsus Dinilai Belum Tepat Sasaran

Kab. Mimika

Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Dinas Pertanian  Kabupaten Mimika Optimalkan Program

Kab. Mimika

Warga Mimika Barat Tengah Amankan Lomboout Bermuatan Solar Ilegal, Diduga Milik Pengusaha Tambang Emas Ilegal

Kab. Mimika

Aliansi Pemuda Amungsa Dorong Persatuan Amungme Demi Kedaulatan Adat dan Kemajuan Mimika

Kab. Mimika

Floren Beanal: HIMAS Momentum Persatuan LEMASA demi Masa Depan Mimika

Kab. Mimika

LEMASA Dukung Peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia di Mimika