Home / DPRD Kota Ambon

Selasa, 28 Mei 2024 - 21:08 WIB

Bahas Penyerapan APBD Kuartal Pertama, DPRD Gelar Rapat Mitra

module: a; 
hw-remosaic: 0; 
touch: (-1.0, -1.0); 
modeInfo: ; 
sceneMode: Night; 
cct_value: 0; 
AI_Scene: (-1, -1); 
aec_lux: 50.0; 
hist255: 0.0; 
hist252~255: 0.0; 
hist0~15: 0.0;

module: a; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Night; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 50.0; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;

Ambon, Pusartimur.com- Untuk membahas penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kuartal Pertama, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon menggelar rapat mitra.

Rapat mitra yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Ambon, Selasa (28/5/2024) dengan menghadirkan Dinas Pendidikan Kota Ambon, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon, Ortala, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Perpustakaan serta komunikasi dan Informatika.

“Memang ternyata lewat rapat tadi hampir sebagian besar sudah punya tingkat penyerapan APBD yang sudah sangat baik,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christiano Laturiuw.

Menurutnya, untuk Ortala sendiri itu sudah mencapai 29%, itu baru di Kuartal pertama.
Sementara Dinas Pendidikan saja sudah 26%,  kominfo, Perpustakaan sama Ekonomi dan Sumber Daya Alam itu masih di Kisaran 17% dan 18%.

“Kami sudah ingatkan masing-masing OPD Mitra, bukan semata-mata hanya memfokuskan kepada penyerapan APBD-nya, tetapi terkait dengan alokasi kuota P3K. Kita di Tahun 2024 harus pastikan juga tentang data-data honorer atau pegawai kontrak yang sekarang ada di mereka,” akuinya

Baca Juga  Gelar Paripurna, Pj.Walikota Sampaikan 8 Hal Penting

Dikatakan, tadi dengan Dinas Koperasi kami Ingatkan, misalnya contoh Dinas Koperasi itu dari total 9 tenaga kontrak itu masih ada 6 orang yang belum tercatat di BKN, kami harus pastikan kepada teman-teman OPD bahwa seluruh tenaga honorer yang sementara melaksanakan tugas dan tanggung jawab di masing-masing OPD harus dipastikan dengan benar supaya data mereka itu tidak secara internal saja didatakan tapi data di BKN juga sudah tercatat, supaya nanti untuk menjawab alokasi atau kuota Pemerintah Kota Ambon tahun 2024 untuk tenaga honorer yang nanti mengikuti P3K iM seluruhnya bisa dituntaskan secara baik.

“Memang ternyata hampir seluruhnya di masing-masing OPD masih ada tenaga-tenaga honorer  yang belum terdata di BKN. Kami harap poin-poin itu juga perlu mendapat perhatian serius, karena diupayakan supaya Tahun 2024 seluruh tenaga Honorer kita di masing-masing OPD itu bisa diselesaikan secara baik,” tukasnya.

Baca Juga  Lanjutkan Program, Dominggus Kaya IkutI SK Mendagri

Ditanya soal penyerapan APBD, Dia menjelaskan, sudah sangat baik karena idealnya kalau di Kuartal pertama itu angka tertingginya ada di 25%.
Itu berarti kenal satu tahun anggaran dibagi empat  yang tertinggi itu adalah di angka 25%.

“Ternyata dalam beberapa item tadi dan memang ini juga disesuaikan dengan floating anggaran, ada beberapa item kegiatan itu memang sudah dilalokasikan, misalnya triwulan kedua itu berarti masuknya nanti di bulan Mei dan Seterusnya. Sedangkan, hanya disampaikan bagi penyerapan-penyerapan yang masih belum sampai menyentuh angka 20% itu juga perlu diperhatikan,  apa problemnya dan ternyata memang hampir sebagian besar juga tadi sudah sangat baik sekali,” tandasnya. (PT-01).

Share :

Baca Juga

DPRD Kota Ambon

Komisi I DPRD Ambon Fasilitasi Sengketa HGB 170 Negeri Passo: Dua Rekomendasi Penting Dikeluarkan

DPRD Kota Ambon

Komisi III DPRD Ambon Dorong Penyelesaian Infrastruktur Sebelum Akhir Tahun 2025

DPRD Kota Ambon

Prioritas Program 2025, Nikijuluw: Pembentukan Perda Kota Ambon Fokus pada Anak Jalanan, Smart City, dan Pengawasan Depot Air Minum

DPRD Kota Ambon

Atasi Persoalan Supir Angkot Hunut- Waiheru, Dishub Ambon Akan Ada Rapat Lanjutan

DPRD Kota Ambon

Front Demokrasi Maluku Ancam Gelar Demo Besar di Kantor BPN Ambon

DPRD Kota Ambon

DPRD Kota Ambon Dukung Penuh Kebijakan Kepala Daerah, Targetkan Perbaikan Pengelolaan Keuangan Kota

DPRD Kota Ambon

Pemkot – DPRD Ambon Setujui Tiga Ranperda Untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

DPRD Kota Ambon

Evaluasi Pendapatan dan Distribusi PAD: DPRD Kota Ambon Dorong Inovasi dan Transparansi OPD Pengelola Pajak dan Retribusi