Piru, Pusartimur.com – Aliansi Koalisi Peduli Demokrasi dan Anti Money Politik Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), yang digagas oleh Amirudin Patty dan rekan-rekannya, menggelar aksi demo damai di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten SBB pada Senin (16/12/2024). Aksi yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian ini berlangsung aman, tertib, dan menyita perhatian masyarakat.
Demo tersebut menyebabkan kemacetan singkat di Jalan Trans Seram Kota Piru, lantaran kantor Bawaslu berada di lokasi strategis. Dengan sekitar 100 peserta aksi, mereka menggunakan kendaraan seperti truk, pikap, dan motor yang turut memadati area sekitar.
Amirudin Patty, selaku koordinator aksi, menyampaikan kecaman terhadap kinerja Bawaslu Kabupaten SBB yang dinilai terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait dugaan pelanggaran money politics oleh pasangan calon nomor urut 2, Asri Arman dan Selfinus Kainama. Patty bahkan menuding bahwa Bawaslu SBB telah “masuk angin” alias menerima sogokan.
Adapun poin-poin tuntutan koalisi sebagai berikut yang disampaikan Koalisi Peduli Demokrasi dan Anti Money Politik:
1. Mendesak Bawaslu dan Gakumdu SBB
Bawaslu dan Gakumdu harus memastikan tidak ada multi tafsir dalam menangani dugaan money politics pasangan calon nomor 2.
2. Memeriksa Terlapor secara Transparan
Bawaslu dan Gakumdu diminta segera memanggil serta memeriksa orang-orang yang telah disebutkan oleh saksi dan terlapor.
3. Mendorong Kasus ke Pengadilan
Kasus dugaan money politics harus segera dibawa ke Pengadilan Negeri Hunipopu untuk disidangkan.
4. Evaluasi Koordinator Gakumdu
Kejaksaan Tinggi Maluku diminta mengevaluasi penempatan Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Piru sebagai koordinator Gakumdu, yang dianggap menyalahi prosedur.
5. Ancaman Aksi Besar-Besaran
Jika tuntutan tidak diakomodasi, aliansi akan menghadirkan massa yang lebih besar untuk menduduki kantor Bawaslu dan Gakumdu SBB.
Dalam pernyataannya, Amirudin Patty menegaskan bahwa demokrasi dan keadilan di Kabupaten SBB berada dalam kondisi kritis. Oleh karena itu, aliansi meminta agar kasus ini segera ditindaklanjuti demi menjaga integritas demokrasi di wilayah Saka Mese Nusa.
Aksi ini menjadi sorotan sebagai bentuk protes warga terhadap dugaan pelanggaran demokrasi dan money politics. Masyarakat berharap pihak terkait segera merespons tuntutan ini secara adil dan transparan. (PT-07)
