Ambon, PT- Pemerintah Kota Ambon resmi meluncurkan Aplikasi SI LAPARD (Sistem Informasi Laporan Penerimaan Daerah) Kota Ambon bekerja sama dengan PT. Bank Maluku Maluku Utara, sebagai langkah strategis menuju transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.
Peluncuran aplikasi ini menandai babak baru bagi sistem administrasi dan keuangan di Kota Ambon, dengan fokus pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan daerah yang kini dapat dipantau secara real time, Selasa (14/10/2025).
Walikota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan, transformasi digital merupakan keniscayaan di era modern saat ini.
“Kita hidup di era yang menuntut penyesuaian terhadap perkembangan digital. Beralih dari sistem manual ke sistem digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan,” tegasnya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Ambon terus berupaya menyesuaikan diri dengan era digital, melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2025–2027.
Langkah tersebut diwujudkan melalui kerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk Bank Maluku Maluku Utara, dalam mengembangkan sistem digital untuk mendukung penerimaan dan pembayaran daerah.
“Saya sudah menandatangani kebijakan elektronifikasi transaksi pemerintah. Artinya seluruh OPD harus melakukan langkah percepatan menuju sistem keuangan digital yang terintegrasi,” katanya.
Ia menargetkan bahwa pada Juni 2026 seluruh transaksi keuangan Pemkot Ambon sudah harus menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP) dan pembayaran non-tunai.
“Mulai tahun depan, tidak ada lagi pembayaran tunai untuk SPPD. Semua akan dilakukan secara transfer agar lebih efisien dan mudah dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kecepatan dan akurasi data penerimaan daerah, agar evaluasi dan perbaikan dapat dilakukan secara cepat.
“Dengan sistem digital, penerimaan daerah bisa dipantau setiap hari. Kita bisa segera tahu di mana hambatan terjadi dan langsung melakukan perbaikan,” ujarnya.
Ia juga berharap kehadiran aplikasi SI LAPARD dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi.
“Masyarakat harus yakin bahwa pajak yang dibayar benar-benar masuk ke kas daerah dan dikelola dengan baik. Dengan sistem digital, semua menjadi lebih transparan,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Kepatuhan PT. Bank Maluku Maluku Utara, Abidin, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Ambon atas komitmen kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, transparan, dan berdaya saing.
“Peluncuran aplikasi Si Lapard merupakan bagian penting dari implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Transformasi dari sistem manual ke digital yang terintegrasi dan real time ini adalah langkah besar menuju tata kelola keuangan daerah yang efisien,” ujar Abidin.
Ia menambahkan, kehadiran Si Lapard menjadi solusi digital komprehensif yang memungkinkan proses pencatatan, pelaporan, dan penyimpanan data penerimaan daerah dilakukan secara otomatis dan akurat.
“Melalui aplikasi ini, seluruh transaksi penerimaan pajak dan retribusi dapat terpantau secara langsung, transparan, dan akurat. Sistem ini juga terhubung dengan kanal pembayaran seperti mobile banking, ATM, dan uang elektronik seperti GoPay, DANA, hingga e-Money,” jelasnya.
Abidin menegaskan, kolaborasi ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan dalam mempercepat digitalisasi sistem keuangan publik di Maluku.
“Kami berharap Si Lapard menjadi inspirasi bagi daerah lain di Maluku dan Maluku Utara untuk mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan,” tutupnya. (PT)
