Ambon, PT- Pemerintah Kota Ambon menyerahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis sekaligus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-II Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon, Rabu (2/7/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaela, serta dihadiri Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Kota Ambon, unsur Forkopimda, dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Ambon.
Adapun empat Ranperda yang diserahkan untuk dibahas bersama DPRD antara lain:
1. Ranperda Pengawasan dan Pengendalian Depot Air Minum Kota Ambon
2. Ranperda Penyelenggaraan Smart City
3. Ranperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat
4. Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2025-2029
Selain itu, Pemkot Ambon dan DPRD juga menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 sebagai pedoman pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah diaudit BPK RI dan mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Opini WDP ini menjadi motivasi dan evaluasi bagi Pemkot Ambon untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” ujar Wattimena.
Ia memaparkan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dianggarkan Rp1,25 triliun dengan realisasi Rp1,19 triliun (94,97 persen). Belanja Daerah terealisasi Rp1,21 triliun (94,89 persen), belanja modal Rp127,4 miliar (78,41 persen), belanja tidak terduga Rp13,55 miliar (99,01 persen), dan belanja transfer Rp80,31 miliar (102,46 persen).
Aset Pemkot Ambon per 31 Desember 2024 tercatat Rp2,09 triliun, dengan kewajiban Rp114,6 miliar, sehingga total kekayaan bersih daerah mencapai Rp2,09 triliun.
Wali Kota juga menyampaikan rencana perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami penyesuaian sebagai dampak dinamika ekonomi global dan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pendapatan daerah direncanakan Rp1,28 triliun atau turun 1,77 persen, dengan belanja Rp1,32 triliun atau turun 0,98 persen. Pembiayaan daerah bersumber dari SILPA 2024 sebesar Rp8,3 miliar.
“Penyesuaian ini penting untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global dan memastikan pembangunan prioritas tetap berjalan,” jelas Wattimena.
Empat Ranperda yang diajukan menurutnya menjadi langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola daerah, termasuk percepatan konsep Smart City agar pelayanan publik lebih efisien.
“Khusus Ranperda Smart City, ini menjadi kunci agar Ambon mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Wali Kota Ambon juga menyampaikan duka cita atas peristiwa bencana longsor di wilayah Hatiwe Kecil yang menelan korban jiwa.
“Atas nama Pemerintah Kota Ambon, kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kami terus berkoordinasi untuk penanganan dan antisipasi bencana, apalagi BMKG memprediksi curah hujan tinggi masih akan terjadi di awal Juli,” katanya.
Wattimena berharap seluruh dokumen dan Ranperda yang disampaikan dapat segera dibahas bersama DPRD demi percepatan pembangunan daerah.
“Dengan kerja sama dan komitmen kita bersama, saya yakin Ambon dapat terus bergerak maju menjadi kota yang manis, demokratis, dan mandiri,” tutupnya. (PT)
