Ambon, PT – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, secara resmi membuka Rapat Teknis Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan Tahun 2025 di Hotel Golden Palace Ambon, Rabu (7/5/2025). Acara ini menjadi forum strategis bagi pemangku kepentingan di sektor pendidikan untuk meninjau capaian tahun 2024 serta menyusun arah kebijakan pendidikan Provinsi Maluku untuk tahun-tahun mendatang.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa pendidikan merupakan pilar utama pembangunan manusia Maluku dan menjadi sektor prioritas dalam kepemimpinannya.
“Pendidikan adalah kunci utama dalam membentuk SDM Maluku yang unggul dan berkualitas. Tanpa perhatian serius terhadap sektor ini, kita akan menjadi penonton di negeri sendiri,” tegas Lewerissa.
Tantangan Geografis dan Ketimpangan Akses Pendidikan
Gubernur juga menyoroti tantangan geografis Maluku, yang 92,4% wilayahnya berupa lautan. Hal ini menjadi hambatan besar terhadap aksesibilitas pendidikan, distribusi guru, dan infrastruktur penunjang seperti ruang belajar, laboratorium, serta perpustakaan.
“Belum genap 100 hari menjabat, saya sudah mengidentifikasi berbagai persoalan, termasuk keterbatasan fasilitas dan kesejahteraan tenaga pendidik. Ini harus jadi perhatian semua pihak,” ujarnya.
Koordinasi dan Kolaborasi Jadi Kunci Keberhasilan Pendidikan di Maluku
Gubernur Lewerissa menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang merata dan inklusif di seluruh wilayah Maluku.
“Kita harus bersinergi. Pendidikan bukan hal yang bisa ditangani sendiri. Harus ada koordinasi lintas sektor agar seluruh anak-anak Maluku punya akses pendidikan berkualitas,” katanya.
SDM Unggul untuk Masa Depan Maluku yang Kompetitif
Gubernur berharap, dengan menjadikan pendidikan sebagai sektor unggulan, Maluku akan melahirkan generasi muda yang siap bersaing di era global. Ia juga mengajak seluruh stakeholder pendidikan untuk tidak main-main dalam merumuskan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar dunia pendidikan.
Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pendidikan RI, BPMP Maluku, SKALA Maluku, serta pejabat administrator dan pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. (PT)
