Home / Economy

Jumat, 31 Januari 2025 - 07:54 WIB

OJK Terima Daftar 21 Koperasi Open Loop dari Kemenkop Sesuai Amanat UU P2SK

Jakarta, pusartimur.com- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerima daftar 21 koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop).

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Melalui Surat Nomor B-3/M.KOP/PK.02.00/2025 tertanggal 10 Januari 2025, Kemenkop menyampaikan daftar koperasi yang memenuhi kriteria Pasal 44B ayat (2) dan Pasal 202 UU P2SK. Berikut adalah 21 koperasi open loop yang akan ditindaklanjuti oleh OJK:

Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

  1. Koperasi BPR Arta Kencana – Madiun
  2. Koperasi BPR Bank Pasar Patma Klaten – Klaten

Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

  1. Koperasi Jasa LKM Mandiri Sejahtera Rajabasa – Lampung Selatan
  2. Koperasi Jasa LKM Sido Jaya Abadi – Tulang Bawang
  3. Koperasi LKM Dana Yaksa Mino Saroyo – Cilacap
  4. Koperasi Jasa LKM Syariah Berkah Amanah Ummat – Tasikmalaya
  5. Koperasi LKM Syariah Ranah Indah Darussalam – Ciamis
  6. Koperasi Jasa Syariah LKM Al Fitrah Wava Mandiri – Surabaya
  7. Koperasi LKM Syariah Usaha Mulia – Probolinggo
  8. Koperasi LKM UPK DAPM Mirba – Lampung Selatan
  9. Koperasi LKMS Way Sulan Mandiri Sejahtera – Lampung Selatan
  10. Koperasi LKM Dana Mentari Sejahtera – Tegal
  11. Koperasi Jasa LKM UPK Kartini Mayong – Jepara
Baca Juga  Inflasi Maluku Oktober 2025 Tercatat 2,30 Persen, Dipicu Kenaikan Harga Bahan Pangan dan Emas Perhiasan

 Koperasi Jasa Gadai dan Agribisnis

  1. Koperasi Jasa Gadai Rap Maju – Malang
  2. Koperasi Jasa LKM Agribisnis Mulya Jaya Sentosa – Tulang Bawang
  3. Koperasi LKM Agribisnis Blorok Makmur Sejahtera – Kendal
  4. Koperasi LKM Agribisnis Gapoktan Sari Makmur – Metro
  5. Koperasi LKM Agribisnis Gapoktan Gondang – Kendal
  6. Koperasi Jasa LKM Agribisnis Mojo Agung Sejahtera – Kendal
  7. Koperasi Jasa LKM Badan Kredit Desa Mertasinga – Cilacap
  8. Koperasi Jasa LKM Agribisnis Sido Makmur – Kendal

Tindak Lanjut OJK terhadap Koperasi Open Loop

Setelah menerima daftar ini, OJK akan mengambil langkah-langkah berikut:
Sosialisasi & Komunikasi Publik – Menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait status koperasi yang masuk daftar open loop.
Koordinasi dengan Kemenkop & Dinas Koperasi – Memastikan proses perizinan dan regulasi berjalan lancar.
Penguatan & Pengawasan – Memastikan koperasi yang beroperasi di sektor jasa keuangan sesuai dengan regulasi UU P2SK.

Baca Juga  Rencana Alih Fungsi Pasar Wainitu dan Pasar Air Kuning di Ambon, Berikut Penjelasan Wali Kota

Komitmen OJK dalam Penguatan Sektor Keuangan

Sebagai bagian dari transformasi industri jasa keuangan, OJK berkomitmen untuk memastikan koperasi di sektor keuangan beroperasi dengan tata kelola yang baik. Regulasi ini bertujuan untuk:
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas koperasi keuangan.
Mencegah praktik investasi ilegal berkedok koperasi.
Memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan

Penerimaan daftar 21 koperasi open loop oleh OJK adalah langkah penting dalam implementasi UU P2SK. Dengan koordinasi yang kuat antara OJK, Kemenkop, dan Dinas Koperasi di daerah, diharapkan koperasi di sektor jasa keuangan dapat berkembang secara sehat dan berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan nasional. (PT)

Share :

Baca Juga

Economy

Telkomsel Hadirkan Akses Jaringan Broadband 5G Pertama di Kota Ambon

Economy

Sentuh 5,6 Juta Pendaftar, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Terus Dorong Masyarakat Daftar QR Code Pertalite

Economy

Survey Jalur Bersama Korlantas Polri, Upaya PT Jasa Raharja Cegah Kecelakaan di  Idulfitri 2025

Economy

BI Maluku Dorong Media di Maluku Kuasai SEO untuk Tingkatkan Akses Informasi Digital

Economy

Telkomsel Luncurkan PMDB 2025 di Unpatti

Economy

Angkat Kearifan Lokal, Archa Tampil Memukau di Korsel

Economy

Flag Off Mudik Gratis BUMN 2025: Kementerian BUMN Lepas Puluhan Ribu Peserta Mudik ke 200 Kota Tujuan

Economy

Optimalkan Keakuratan Data dan Iuran JKN, BPJS Kesehatan Rekonsiliasi Bersama Pemda