Ambon, Pusartimur.com- Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu penentu utama keberhasilan pengelolaan anggaran daerah.
Pernyataan ini diakui Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela kepada awak media di Baileo Rakyat Belakang Soya, Rabu 15 Januari 2024.
Dikatakan, berdasarkan evaluasi tahun 2004, tidak tercapainya target PAD mengakibatkan sejumlah kewajiban pemerintah kota tidak dapat direalisasikan, termasuk belanja daerah yang bersifat mendesak.
Untuk itu, berikut adalah rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD dan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.
Dijelaskan, Pemerintah perlu menerapkan sistem penghargaan (reward) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhasil mencapai atau melampaui target PAD.
Sebaliknya, OPD yang tidak mencapai target harus dievaluasi, termasuk kemungkinan rotasi jabatan bagi pimpinan yang tidak menunjukkan performa optimal.
Hal ini bertujuan memotivasi seluruh OPD pengumpul untuk lebih maksimal dalam menjalankan fungsi pungutan dan meningkatkan kinerja pendapatan daerah.
Selain itu, Kinerja OPD pengumpul perlu ditingkatkan dengan mengevaluasi etos kerja dan semangat dalam menjalankan tugas. Kebiasaan bekerja secara rutin tanpa inovasi atau usaha ekstra harus diubah.
“Pemerintah kota harus memastikan bahwa setiap ASN di OPD pengumpul memahami pentingnya PAD sebagai tulang punggung pembiayaan daerah, khususnya untuk belanja wajib seperti belanja pegawai dan layanan publik,” jelasnya.
Untuk pemerintahan baru, ditambahkan, penting untuk menempatkan individu yang kompeten di posisi strategis, khususnya di OPD pengumpul.
“Penempatan ini harus berdasarkan kriteria kinerja, integritas, dan potensi kontribusi terhadap peningkatan PAD. Pemerintah juga dapat menetapkan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators) yang jelas untuk setiap OPD sebagai dasar evaluasi,” paparnya.
Dilanjutkan, OPD yang berhasil mengidentifikasi dan mengembangkan potensi PAD harus diberi insentif berupa penambahan anggaran. “Langkah ini dapat mendorong eksplorasi sumber daya lokal yang belum tergarap secara maksimal dan memperkuat struktur ekonomi daerah,” tambahnya.
Fungsi pengawasan terhadap kinerja OPD pengumpul harus ditingkatkan. Kepala daerah, bersama tim pengawas, perlu secara berkala mengevaluasi realisasi PAD serta memberikan tindak lanjut yang tegas apabila ada kekurangan yang signifikan.
Memasuki transisi kepemimpinan, penting bagi wali kota terpilih untuk mengadopsi langkah-langkah strategis ini sebagai prioritas.
Hal ini untuk memastikan keberlanjutan pembangunan tanpa mengabaikan kewajiban yang telah tertunda. Pemerintah baru juga perlu menyusun kebijakan yang lebih fleksibel dan berorientasi hasil guna memperbaiki kelemahan sistem sebelumnya.
“Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pemerintahan baru diharapkan mampu meningkatkan PAD, mengurangi beban hutang, dan memastikan realisasi anggaran yang efektif dan berkelanjutan. Kinerja OPD pengumpul yang optimal akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan,” tandasnya. (PT-01)
