Ambon, Pusartimur.com- Tiga ruas jalan di Kota Ambon tidak dipungut retribusi oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon sehingga memberikan dampak bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pasca tidak dipungut karena adanya perubahan status dari ketiga ruas jalan tersebut yang sekarang telah diambil ahli oleh Pemerintah Provinsi Maluku.
Hal ini diakui Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan. Suitella kepada media pusartimur.com melalui telepon selulernya, Jumat 10 Januari 2025.
Dikatakan, pada tahun 2024, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkiran Kota Ambon ditetapkan sebesar Rp 8,5 miliar. Target ini didasarkan pada pengelolaan 34 ruas jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
Namun, hingga akhir tahun, Dinas Perhubungan Kota Ambon hanya berhasil mencapai Rp 6,2 miliar.
Menurut Suitella, salah satu penyebab utamanya adalah perubahan status tiga ruas jalan utama, yakni: Jalan Pantai Losari, Jalan Pantai Mardika, Jalan Pantai Batu Merah.
“Ketiga ruas jalan ini kini menjadi jalan nasional dan berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi sejak 1 September 2024. Alih fungsi ini mengakibatkan hilangnya potensi retribusi dari kawasan tersebut,” akuinya.
Untuk itu, Upaya dan Kontribusi Lain yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Ambon adalah tetap menunjukkan kinerja positif dari aspek lain, seperti: Uji Kelayakan Bermotor: Meski layanan ini gratis, target dari pembayaran utang tahun sebelumnya tercapai, dari Rp 350 juta menjadi Rp 850 juta.
Kerjasama Aset dengan Pelindo: Termasuk kontribusi peti kemas, dengan pendapatan sebesar Rp 720 juta sesuai nota kesepahaman.
Suitella mengakui bahwa tantangan terbesar terletak pada hilangnya tiga ruas jalan strategis tersebut. Namun, pihaknya akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari sumber lain, guna mendukung target PAD di tahun-tahun mendatang.
“Perubahan status jalan nasional menjadi penyebab utama retribusi parkiran Kota Ambon tidak mencapai target. Meski demikian, Dinas Perhubungan telah menunjukkan pencapaian dari aspek lain yang turut mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tandasnya. (PT-01).
