Home / Politik

Minggu, 4 Agustus 2024 - 17:16 WIB

Sah, PKB Beri Rekomendasi Bagi Pasangan 2M

Ambon, Pusartimur.com- Setelah Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Minggu (04/08/2024), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan rekomendasi kepada Murad Ismail-Michael Wattimena sebagai pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Maluku dalam perhelatan pemilihan kepada daerah serentak di Maluku pada 27 November 2024 nanti.

Baca Juga  Walikota Ambon Tinjau Lokasi Longsor di Desa Galala, Imbau Warga Tetap Waspada

Rekomendasi ini diserahkan langsung Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid kepada Murad Ismail, di Kantor DPP PKB.

Saat menerima rekomendasi, Murad Ismail didampingi Michael Wattimena, Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis.

Pada kesempatan itu,Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid berharap Murad Ismail sebagai petahana dapat memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat.

Baca Juga  Tegaskan Profesionalisme dan Tanggungjawab Jabatan, Walikota Lantik 7 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

“PKB menyerahkan SK rekomendasi kepada Pak Murad Ismail dan Pak Michael Wattimena karena yakin mereka akan bekerja lebih baik lagi. Hasilnya sudah terbukti, prestasi sudah terbukti dan dirasakan oleh masyarakat Maluku. Kerukunan terjaga, ekonomi stabil, pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” tutupnya.  (PT-09).

Share :

Baca Juga

Politik

Tuhenay Prediksi Pasangan 2M Menang Telak di Pilkada Maluku

DPRD Kota Ambon

Dinilai Langgar Perda dan Timbulkan Kemacetan, Gunawan Minta Walikota Ambon Tertibkan Bangunan Liar di Depan Ruko Batu Merah

Politik

Tahun Depan Demokrat Ambon Umrohkan Dua Warga Kota

Politik

DPRD Maluku Bahas Penanganan Infrastruktur Rusak Terdampak Bencana

Kota Ambon

Watubun: Membela Hak Rakyat di HUT ke-59 dengan Semangat Demokrasi dan Kepedulian

Politik

KPU Kota Ambon Tetapkan Empat Paslon Pilkada 2024

Politik

BETA Par Ambon Optimis Lolos Tahap Pemeriksaan Kesehatan

DPRD Maluku

Watubun: PDI Perjuangan Jadi Inisiator Diskusi Publik Soal Efisiensi Anggaran, Rakyat Harus Didengar