JAKARTA, PT- Pemerintah Provinsi Maluku terus memperjuangkan keterlibatan masyarakat dan pengusaha lokal dalam pengelolaan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Rapat Koordinasi Lintas Lembaga terkait tindak lanjut penataan dan pengelolaan tambang Gunung Botak di Ruang Palapa, Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rapat strategis tersebut digelar untuk menyinergikan langkah pemerintah pusat dan daerah menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI ke Maluku pekan depan, sekaligus menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Hendrik menegaskan bahwa penataan Gunung Botak harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia meminta pemerintah pusat memberikan kebijakan afirmatif yang membuka ruang bagi BUMD dan pengusaha lokal untuk terlibat dalam rantai pengelolaan tambang.
“Masyarakat Maluku jangan sampai hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Apa pun skema pengelolaan yang nantinya diputuskan oleh negara untuk Gunung Botak, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha lokal wajib dilibatkan secara aktif,” tegas Lewerissa.
Gubernur menyampaikan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat. Pertama, apabila kapasitas permodalan BUMD belum mencukupi, BUMN yang mendapat mandat mengelola tambang harus membangun kemitraan dengan pengusaha lokal Maluku.
Kedua, optimalisasi kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung penerbitan rekomendasi perizinan lingkungan dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, perlunya skema Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang adil, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi daerah penghasil, sehingga kekayaan sumber daya alam Maluku turut mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Pangdam XV/Pattimura dan Kapolda Maluku melaporkan bahwa kawasan tambang Gunung Botak telah disterilkan dari aktivitas penambangan tanpa izin. Aparat TNI dan Polri telah melakukan penyisiran, menutup akses masuk, serta mendirikan pos pengamanan guna mencegah kembali beroperasinya aktivitas pertambangan ilegal.
Kedua institusi juga menyatakan dukungan terhadap langkah penataan Gunung Botak dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga proses penertiban dapat berjalan dengan baik serta meminimalkan potensi gejolak sosial di Kabupaten Buru.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengingatkan pentingnya memastikan kawasan tambang bersih dari sisa material maupun peralatan penambangan ilegal. Penataan kembali kawasan tersebut merupakan bagian dari upaya negara dalam mengendalikan kawasan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat setempat.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D., Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, perwakilan Kemendiktisaintek, Kementerian ESDM, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, perwakilan TNI AU, serta PT Antam.
Seluruh hasil pembahasan dan rumusan rapat selanjutnya akan dibawa Wakil Menteri Pertahanan RI ke tingkat pimpinan untuk dilaporkan kepada Presiden RI sebagai bahan pertimbangan kebijakan menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke Provinsi Maluku.
Melalui koordinasi lintas lembaga ini, Pemerintah Provinsi Maluku berharap penataan Gunung Botak dapat menghadirkan tata kelola pertambangan yang tertib, aman, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkeadilan. Pemerintah daerah juga terus mendorong agar masyarakat Maluku, khususnya masyarakat Kabupaten Buru, memperoleh kesempatan nyata untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat dari pengelolaan sumber daya alam di daerahnya sendiri. (PT)
