AMBON, PT- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku meraih penghargaan Pin Emas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Tahun 2026, atas keberhasilan melampaui target penanganan tindak pidana pertanahan.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Kejati Maluku yang berhasil menyelesaikan dua perkara dari target operasi sebanyak satu kasus.
Penghargaan diserahkan dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel The Grand Platinum, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Maluku, I Wayan Suardi, S.H., M.H., mewakili Kepala Kejati Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., menerima penghargaan sekaligus menjalani prosesi pemasangan Pin Emas oleh Menteri ATR/Kepala BPN RI, Nusron Wahid.
Penganugerahan tersebut diberikan kepada jajaran Kejaksaan dari 25 satuan kerja Kejaksaan Tinggi lainnya serta unsur Kepolisian yang dinilai berhasil memenuhi kriteria dan target dalam upaya pencegahan serta penyelesaian tindak pidana pertanahan.
Aspidum Kejati Maluku, I Wayan Suardi menjelaskan, sepanjang tahun 2026 pihaknya telah menangani dua perkara tindak pidana pertanahan yang disangkakan melanggar Pasal 167 ayat (1) juncto Pasal 55 KUHP, dengan tersangka masing-masing berinisial JWH dan EVH.
Kedua perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 dan selanjutnya akan dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk disidangkan di pengadilan.
Menurut Suardi, penghargaan Pin Emas tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Kejati Maluku, termasuk dukungan dan sinergi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku serta Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku.
“Penghargaan ini bukan semata-mata keberhasilan individu ataupun institusi, tetapi merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pihak terkait dalam mendukung pemberantasan mafia tanah,” ungkapnya.
Ia mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Kejati Maluku untuk terus meningkatkan kualitas penanganan perkara, khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan pertanahan.
Suardi juga menegaskan, setiap perkara harus ditangani secara profesional, cermat, dan berintegritas dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Penanganan perkara pertanahan memerlukan kehati-hatian. Setiap proses harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang cukup sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut pemberantasan mafia tanah membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral antara Kejaksaan, Kepolisian, BPN, serta instansi terkait lainnya.
Sebab, praktik mafia tanah tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama menyangkut keamanan, kepastian, dan perlindungan hak kepemilikan tanah.
“Tujuan penegakan hukum bukan hanya memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas hak tanahnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kejati Maluku Rudy Irmawan bersama Aspidum berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
“Penghargaan ini menjadi amanah sekaligus tanggung jawab bagi kami untuk terus bekerja secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.
Dengan capaian tersebut, Kejati Maluku menegaskan komitmennya mendukung upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas praktik mafia tanah serta mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. (PT)
