AMBON, PUSARTIMUR.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Barat Daya menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dua paket proyek jalan lapen pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial ID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, serta DRL selaku PPTK Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.
Penetapan tersangka tersebut disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Maluku Barat Daya, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, S.H., dalam konferensi pers yang berlangsung di Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan, kedua proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Maluku Barat Daya tersebut diduga tidak dikerjakan sebagaimana mestinya. Bahkan, hingga berakhirnya masa kontrak, realisasi fisik pekerjaan tercatat 0 persen.
Dua proyek tersebut masing-masing adalah Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dengan nilai kontrak Rp5.343.934.000 dan Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan senilai Rp4.009.385.000.
Proses tender kedua paket pekerjaan dilaksanakan pada 12 September 2025. PT CIE ELEGAN CONSTRUCTION ditetapkan sebagai pemenang untuk kedua paket tersebut.
Selanjutnya, pada 10 Oktober 2025, dilakukan penandatanganan kontrak oleh PPK Isaskar Daukar bersama pihak penyedia, Denny Tengens.
Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli fisik, kedua pekerjaan yang seharusnya telah mencapai progres 100 persen pada tahun 2025 tersebut ternyata tidak menunjukkan adanya pekerjaan terpasang.
Dugaan Kelalaian Pengendalian Proyek
Dalam proses penyidikan, Tim Penyidik menemukan dugaan kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan pengendalian kontrak oleh para tersangka.
Terhadap ID selaku PPK, penyidik menduga yang bersangkutan tidak menjalankan pengendalian kontrak sebagaimana mestinya. ID disebut tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak meminta laporan dari konsultan pengawas, serta tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kedua PPTK maupun pihak penyedia.
Selain itu, PPK juga diduga tidak mencairkan jaminan uang muka sebesar Rp2.483.685.383 meskipun kedua proyek tidak menunjukkan progres fisik.
Dalam proses pemutusan kontrak, PPK hanya menerbitkan dua surat teguran, masing-masing pada 17 November dan 15 Desember 2025. Penyidik juga menemukan bahwa tahapan Show Cause Meeting (SCM), penyusunan rencana pemutusan kontrak, serta addendum kontrak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Sementara itu, OL dan DRL selaku PPTK pada masing-masing paket pekerjaan diduga tidak pernah turun langsung ke lokasi, tidak melakukan pemantauan perkembangan teknis, serta tidak berkoordinasi dengan konsultan pengawas.
Keduanya juga diduga mengetahui tidak adanya progres pekerjaan, tetapi tidak mengambil langkah pengendalian maupun tindakan yang diperlukan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Kerugian Negara Rp2,48 Miliar
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Fisik Nomor 2259/DST/PL13.2/DV.06.05/2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Nomor 2252/DST/PL12.2/DV.06.05/2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan, diketahui bahwa kedua proyek tersebut tidak dilaksanakan sehingga progres fisiknya mencapai 0 persen.
Sementara itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.483.685.383 atau sekitar Rp2,48 miliar.
Kerugian tersebut berkaitan dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak, sementara uang muka pekerjaan telah dicairkan dan jaminan uang muka tidak dicairkan sebagaimana mestinya.
Atas perbuatan yang disangkakan, ketiga tersangka dijerat dengan ketentuan primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
Sedangkan secara subsidair, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa 27 orang saksi dan dua orang ahli. Kejari Maluku Barat Daya menyatakan penyidikan masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan keterlibatan berdasarkan alat bukti yang sah.
Sebagai tindak lanjut penetapan tersangka, ketiganya langsung ditahan selama 20 hari terhitung sejak Kamis, 12 November 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.
Kejari Maluku Barat Daya menegaskan komitmennya untuk menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan penggunaan keuangan negara dalam pembangunan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (PT)
