AMBON, PT – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku memperkuat sinergi dalam mendorong pengembangan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai salah satu aset ekonomi yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi tersebut dibahas melalui koordinasi strategis yang berlangsung pada Rabu (11/11/2026), dengan melibatkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Farida Wahid, S.Pt., S.A.P., M.Si., dan Kepala OJK Maluku, Haramain Billady, sebagai narasumber.
Dalam pembahasan tersebut, keduanya menyoroti pentingnya pengembangan Kekayaan Intelektual yang tidak hanya dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya dan inovasi, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai tambah.
Farida Wahid menjelaskan, Kekayaan Intelektual memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, perlindungan terhadap karya dan inovasi perlu diikuti dengan upaya pemanfaatan KI secara produktif sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya.
Menurutnya, pengembangan KI perlu didukung melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga jasa keuangan, agar masyarakat dan pelaku usaha dapat memperoleh peluang pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual.
Sementara itu, Haramain Billady menyoroti pentingnya peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pengembangan ekosistem pembiayaan berbasis KI. Dengan adanya sinergi antara Kemenkum dan OJK, diharapkan potensi Kekayaan Intelektual di Maluku dapat semakin dikenal dan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber penguatan ekonomi masyarakat.
Selain membahas pengembangan KI sebagai aset ekonomi dan perluasan akses pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual, koordinasi tersebut juga membahas penguatan tertib administrasi serta kepatuhan dalam penyelenggaraan jaminan fidusia.
Kolaborasi Kemenkum Maluku dan OJK Maluku ini menjadi langkah strategis untuk memperluas pemanfaatan Kekayaan Intelektual, sehingga tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan hukum, tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha serta meningkatkan daya saing masyarakat.
Melalui kerja sama tersebut, diharapkan terbangun ekosistem ekonomi yang produktif dan inovatif, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Provinsi Maluku. (PT)
