AMBON, PT- BPJS Kesehatan terus mendorong peningkatan cakupan dan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon.
Hal tersebut disampaikan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX, Asyraf Mursalina, saat melakukan rangkaian kunjungan kerja di Ambon, Kamis (25/6/2026).
Menurut Asyraf, pencapaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan semesta jaminan kesehatan di suatu daerah harus memenuhi dua syarat utama. Pertama, minimal 98 persen penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN, dan kedua, tingkat keaktifan peserta harus mencapai minimal 80 persen.
“Kalau kita bicara Provinsi Maluku, tingkat keaktifan peserta saat ini sudah mencapai sekitar 85 persen. Angka ini melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 80 persen,” ujarnya.
Namun, ia mengungkapkan bahwa kondisi di Kota Ambon masih memerlukan perhatian karena tingkat keaktifan peserta JKN masih berada di bawah target 80 persen. Meski demikian, Pemerintah Kota Ambon telah menunjukkan komitmen untuk bersama-sama meningkatkan angka keaktifan tersebut.
“Kami sudah berdiskusi dengan Ibu Wakil Wali Kota Ambon. Pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya peningkatan keaktifan peserta JKN di Kota Ambon,” katanya.
Dalam kunjungannya, Asyraf juga menghadiri Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pertemuan tersebut membahas berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan di Maluku, mulai dari penambahan fasilitas kesehatan hingga kebutuhan sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan.
Menurutnya, sejumlah daerah masih membutuhkan tambahan fasilitas kesehatan dan tenaga medis untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku juga menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk kesulitan mempertahankan dokter spesialis di daerah.
“Pemprov ingin menyediakan dokter spesialis, tetapi sering kali dokter yang sudah ditempatkan harus melanjutkan pendidikan atau pindah tugas sehingga mencari penggantinya sangat sulit. Ini menjadi tantangan yang perlu dicarikan solusi bersama,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah akan melakukan inventarisasi berbagai persoalan yang dihadapi untuk kemudian disampaikan kepada para pembuat kebijakan di tingkat pusat.
“Kondisi di Maluku memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Karena itu diperlukan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan daerah kepulauan,” tambahnya. (PT)
