DOBO, PT – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kepulauan Aru terus memperkuat upaya peningkatan inklusi keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Pleno TPAKD Semester I Tahun 2026 yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Dobo, Senin (16/6/2026).
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Haramain Billady, menegaskan bahwa TPAKD memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dalam rangka memastikan program TPAKD berjalan tepat sasaran, OJK bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melakukan diskusi dengan Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, pimpinan lembaga jasa keuangan, dan OPD terkait. Pertemuan tersebut juga menjadi sarana evaluasi pelaksanaan program TPAKD sepanjang Semester I Tahun 2026.
“TPAKD memiliki peran krusial dalam meningkatkan inklusi keuangan dan menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Billady.
Sehari sebelum rapat pleno digelar, Billady bersama jajaran juga mengadakan pertemuan dengan pimpinan lembaga jasa keuangan di Kepulauan Aru. Pertemuan itu bertujuan mendorong peran aktif sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan dinilai penting untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui akses keuangan yang lebih inklusif, diharapkan tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Aru.
Rapat TPAKD Semester I Tahun 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan penguatan akses keuangan dan dukungan berbagai pemangku kepentingan, Kabupaten Kepulauan Aru diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kapasitas UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. (PT)
