AMBON, PT- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku mencatat kinerja Pembiayaan perbankan syariah Maluku tumbuh 20,54%, lebih tinggi dari kredit perbankan yang 5%.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf, dalam kegiatan OJK Maluku Bastori sekaligus silaturahmi dan buka puasa bersama insan media dengan tema “Edukasi Keuangan Syariah dan Update Kinerja Sektor Jasa Keuangan di Maluku”, yang berlangsung di Cafe Red Brick, Rabu (11/3/2026).
Menurut Andi, total aset perbankan syariah di Maluku saat ini telah mencapai sekitar Rp1 triliun. Namun angka tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total aset perbankan di Maluku yang mencapai sekitar Rp34 triliun.
“Market share perbankan syariah di Maluku masih berkisar 3 sampai 4 persen dari total perbankan. Namun dari sisi ekspansi pembiayaan, pertumbuhannya cukup tinggi, bahkan mencapai lebih dari 20 persen,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan tingkat pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) di perbankan syariah masih terjaga di kisaran 3 persen, sementara rasio risiko lainnya bahkan berada di bawah 1 persen.
Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong sektor jasa keuangan syariah agar mampu meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah sekaligus mengimbangi pertumbuhan kredit pada sektor perbankan konvensional.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Sub Bagian Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta Layanan Manajemen Strategis OJK Maluku, Novian Suhardi. Selain itu hadir pula perwakilan Bank Syariah Indonesia Cabang Ambon, Amrin Budiman, serta perwakilan Pegadaian Syariah Cabang Ambon, Aris Kurniadi. Kegiatan diskusi dipandu oleh moderator Herlis Mercy Souhuken.
Selain sektor perbankan, Andi juga memaparkan perkembangan industri keuangan non-bank yang dinilai tetap stabil. Hal ini terlihat dari pertumbuhan investor pasar modal yang mencapai 21,6 persen.
Sementara itu, pada sektor pinjaman daring atau peer-to-peer lending, jumlah peminjam tercatat mencapai sekitar 33 ribu orang dengan tingkat kredit bermasalah yang sangat rendah, yakni sekitar 0,01 persen.
OJK juga menyoroti perkembangan pembiayaan ultra mikro seperti program Mekaar yang disalurkan oleh Permodalan Nasional Madani (PNM). Di Maluku, program tersebut telah menjangkau sekitar 53 ribu nasabah dengan total pembiayaan hampir Rp300 miliar.
“Secara umum potret perkembangan industri jasa keuangan di Maluku masih relatif stabil, baik dari sisi pertumbuhan maupun profil risikonya,” kata Andi Muhammad Yusuf.
Dalam kesempatan tersebut, OJK juga menyinggung pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik. Survei ini bertujuan memperbarui data indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia hingga tingkat provinsi.
Berdasarkan hasil survei tahun sebelumnya, indeks literasi keuangan nasional telah mencapai 66 persen, sementara indeks inklusi keuangan berada di angka 80,51 persen.
Untuk sektor keuangan syariah, tingkat literasi tercatat sebesar 43 persen pada 2025, meningkat dari 39 persen pada tahun sebelumnya. Namun tingkat inklusi keuangan syariah masih sekitar 13 persen, sehingga menjadi tantangan bagi industri untuk mendorong masyarakat tidak hanya memahami, tetapi juga menggunakan produk keuangan syariah.
“Ke depan tantangannya adalah bagaimana meningkatkan inklusi keuangan syariah. Banyak masyarakat sudah paham, tetapi belum tentu menggunakan produk keuangan syariah,” jelasnya.
Salah satu faktor yang memengaruhi masih rendahnya inklusi tersebut adalah keterbatasan jaringan layanan. Di Maluku, kantor layanan keuangan syariah baru tersedia di beberapa wilayah seperti Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah di Masohi, serta Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula. (PT)
