Ambon, PT- DPRD Provinsi Maluku melalui Komisi I kembali menyoroti persoalan akses pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah kepulauan.
Jarak antarpulau yang jauh serta minimnya fasilitas pelayanan kepolisian menjadi kendala utama masyarakat di Kabupaten Buru dan Buru Selatan dalam mengurus dokumen kendaraan bermotor.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, mengungkapkan bahwa hingga kini masyarakat di Kabupaten Buru Selatan belum memiliki fasilitas pembuatan SIM di daerahnya sendiri. Warga terpaksa menempuh perjalanan laut menuju Kabupaten Buru untuk mengurus SIM.
Bahkan, untuk pengurusan STNK dan BPKB, sebagian masyarakat harus melakukan perjalanan ke Ambon yang memerlukan biaya dan waktu tidak sedikit.
Menurut Solichin, kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan seharusnya menjadi pertimbangan dalam penempatan fasilitas pelayanan publik, termasuk layanan pembuatan SIM.
“Jangan sampai masyarakat terus dibebani ongkos transportasi yang mahal hanya untuk mengurus dokumen dasar,” ujarnya kepada media di Gedung DPRD Maluku, Kamis (5/3/2026).
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar administrasi, tetapi menyangkut keadilan akses terhadap layanan negara. Biaya transportasi laut yang tinggi, waktu tempuh panjang, serta faktor cuaca menjadi tantangan tambahan bagi warga yang ingin tertib hukum dalam berkendara.
Ia menilai keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kepolisian di wilayah kepulauan menunjukkan belum meratanya distribusi layanan publik. Padahal, kepemilikan SIM merupakan kewajiban hukum bagi setiap pengendara kendaraan bermotor di Indonesia.
Sebagai solusi, DPRD Maluku berencana berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Maluku untuk mendorong pembukaan unit pelayanan SIM di kabupaten yang belum terlayani.
Langkah yang diusulkan meliputi:
Pembentukan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) baru.
Penyediaan layanan SIM keliling secara berkala di wilayah terpencil.
Ia berharap,bberharap upaya tersebut dapat menjadi solusi konkret dalam menjawab tantangan geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan, sekaligus memastikan pelayanan publik yang adil, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
