Jakarta, PT- Polemik pernyataan Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, dalam podcast bertajuk “Bacarita Tanimbar” berbuntut panjang. Tudingan terhadap oknum wartawan dan aktivis yang disampaikan dalam podcast kerja sama Pemda dan DPC GAMKI itu kini mendapat respons keras dari aktivis sekaligus jurnalis Tanimbar, Gilang Kelyombar.
Dalam rilis resmi yang diterima media ini, Kelyombar menilai pernyataan Bupati tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin daerah. Ia menyebut, tudingan yang dilontarkan tanpa bukti dan data justru berpotensi memperkeruh kondisi sosial di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Menurut Kelyombar, seorang kepala daerah seharusnya menjaga tutur kata dan komunikasi publik agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Ia mempertanyakan dasar tudingan bahwa wartawan kerap membelokkan pernyataan pejabat.
“Apakah seperti itu cara komunikasi seorang pimpinan daerah? Menuding tanpa bukti dan data? Itu bukan cerminan seorang bapak bagi masyarakatnya,” tegasnya.
Ia juga mengaku telah beberapa kali mencoba menghubungi Bupati untuk melakukan konfirmasi terkait isu dan pemberitaan. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak pernah mendapat respons, baik melalui telepon maupun pesan WhatsApp.
Kelyombar menegaskan bahwa kerja jurnalistik memiliki aturan dan kode etik yang jelas. Ia membantah anggapan bahwa media yang tidak bekerja sama dengan pemerintah daerah akan dilarang memuat pemberitaan positif.
“Bukan karena tidak ada kerja sama lalu media tidak boleh memberitakan hal positif. Itu pemikiran yang keliru,” ujarnya.
Ia juga menolak tudingan bahwa pemberitaan negatif muncul karena perbedaan pilihan politik saat Pilkada. Bahkan, ia menyayangkan adanya pernyataan yang menyeret nama Petrus Fatlolon dalam konteks tersebut.
Lebih jauh, Kelyombar menilai sikap yang ditunjukkan dalam podcast tersebut terkesan angkuh dan arogan. Ia bahkan menyinggung dugaan bahwa kepemimpinan yang lahir dari praktik “membeli suara rakyat” akan menghasilkan kualitas kepemimpinan yang dipertanyakan.
Pernyataan itu, menurutnya, justru berpotensi memicu konflik antara pemerintah daerah dan kalangan aktivis serta jurnalis di Tanimbar.
“Jika pemimpin lahir dari perjuangan hati, kualitasnya pasti berbeda. Tapi jika dari praktik membeli suara rakyat, hasilnya bisa terlihat dari sikap dan pernyataannya,” tegasnya.
Meski melontarkan kritik keras, Kelyombar mengajak rekan-rekan aktivis dan jurnalis untuk tetap berada di jalur perjuangan yang konstruktif. Ia menegaskan bahwa kritik harus tetap dibarengi kontribusi pemikiran demi pembangunan daerah.
“Tanimbar adalah tanah kita. Kita lahir dan dibesarkan di sini. Bukan milik pribadi siapa pun,” ujarnya.
Ia pun mengajak insan pers untuk terus menulis dan mempromosikan potensi Tanimbar agar semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. (PT)
