Ambon, PT- Berdasarkan data BPS, Provinsi Maluku mengalami inflasi sebesar 0,75% (mtm), lebih rendah dibandingkan Desember 2025 sebesar 0,81% (mtm).
Secara spasial, seluruh kota penghitung inflasi, yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kota Tual, dan Kota Ambon, mencatatkan inflasi masing-masing sebesar 1,44% (mtm), 2,35% (mtm), dan 0,15% (mtm).
Hal ini diakui Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Wahyu Indra Sukma kepada media di Ambon, Selasa (3/2/2026).
Secara tahunan, realisasi inflasi Maluku tercatat sebesar 4,70% (yoy), berada diatas rentang sasaran target inflasi yang sebesar 2,5±1% (yoy).
Realisasi ini relatif lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,58% (yoy), serta lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional sebesar 3,55% (yoy).
Capaian inflasi bulan ini utamanya bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil inflasi (mtm) masing-masing sebesar 0,83% dan 0,13%.
Inflasi pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas perikanan antara lain ikan layang, ikan selar, ikan cakalang dengan andil inflasi (mtm) masing-masing sebesar 0,47%, 0,18%, dan 0,10%.
Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan hasil tangkapan nelayan seiring berlangsungnya musim barat, yang membawa kondisi laut lebih bergelombang dan berdampak pada berkurangnya frekuensi melaut.
Realisasi inflasi yang lebih tinggi juga didorong oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.
Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh harga emas yang mengalami peningkatan di pasar internasional, dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah ketidakpastian pasar keuangan global dan ekspektasi kebijakan moneter global yang masih ketat di bulan Januari.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi, khususnya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Ke depan, upaya pengendalian inflasi komoditas pangan akan terus disinergikan secara berkelanjutan bersama TPID sepanjang tahun 2026, dengan mengacu pada penguatan empat pilar utama pengendalian inflasi (4K), yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Langkah pengendalian tersebut mencakup penjagaan ketersediaan pasokan dengan penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) bersama wilayah sentra produksi, peningkatan keterjangkauan harga melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta pemantauan rutin stok dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting guna memastikan kelancaran distribusi.
Di sisi lain, komunikasi efektif terus diperkuat melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan serta penyampaian informasi harga dan pasokan kepada masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi. (PT)
