AMBON, PUSARTIMUR.COM – Skandal penerbitan Surat Keputusan (SK) bodong kenaikan pangkat guru di Kota Ambon akhirnya terungkap. Hasil audit Inspektorat Kota Ambon menemukan sebanyak 45 Aparatur Sipil Negara (ASN) guru dari lebih 20 sekolah menjadi korban dugaan praktik penerbitan SK kenaikan pangkat palsu yang dilakukan di luar prosedur resmi pemerintah.
Kasus tersebut terungkap setelah Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap proses pengurusan kenaikan pangkat sejumlah guru yang belakangan diketahui menggunakan dokumen SK tidak sah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, modus penerbitan SK bodong tersebut mulai dijalankan pada Maret 2026. Seorang perempuan berinisial G, yang diketahui bukan ASN melainkan istri seorang ASN, diduga menjadi pihak yang menawarkan jasa pengurusan kenaikan pangkat kepada para guru.
Dalam menjalankan aksinya, G mendatangi sejumlah sekolah dengan mengenakan seragam dan memperkenalkan diri sebagai pendamping Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sekaligus konsultan pendidikan.
Untuk meyakinkan para guru, G membawa surat tugas koordinasi yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan Kota Ambon. Bahkan, dalam surat tersebut, dirinya disebut ditetapkan sebagai konsultan pendidikan.
Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, Inspektorat menemukan bahwa surat tugas tersebut tidak pernah diterbitkan oleh instansi terkait.
“Dia datang ke sekolah membawa surat tugas koordinasi dari Dinas Pendidikan dan yang menetapkan dia sebagai konsultan pendidikan, padahal surat tugas tersebut tidak pernah diterbitkan,” ungkap tim pemeriksa Inspektorat.
Setelah berhasil mendapatkan kepercayaan para guru, G kemudian meminta username, password, serta kode akses MyASN milik para korban.
Permintaan data pribadi tersebut disampaikan dengan alasan membantu proses pengurusan penetapan angka kredit secara konvensional atau manual untuk kebutuhan kenaikan pangkat.
Memasuki April hingga Mei 2026, sejumlah guru mulai menerima SK kenaikan pangkat yang sebelumnya dijanjikan. Namun, kejanggalan kemudian terungkap setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencurigai keaslian dokumen tersebut.
Kecurigaan muncul lantaran tanda tangan pejabat dalam SK kenaikan pangkat yang diterima para guru diduga tidak asli.
Temuan tersebut kemudian menjadi dasar pemeriksaan lebih lanjut hingga Inspektorat Kota Ambon mengungkap adanya 45 guru dari lebih 20 sekolah yang terdampak praktik penerbitan SK bodong tersebut.
Kepala Inspektorat Kota Ambon, Selly S. P. Kaiahatu menegaskan, hasil pemeriksaan beserta seluruh bukti pendukung harus diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Saya telah memerintahkan agar hasil pemeriksaan ini, beserta bukti SK asli dan SK bodong itu dilaporkan ke aparat penegak hukum supaya diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya saat konferensi pers di Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026).
Inspektorat menjelaskan, kewenangannya dalam perkara tersebut terbatas pada pemeriksaan dan audit. Karena itu, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Penetapan tersangka sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. APH juga diharapkan menelusuri lebih jauh dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk aliran dana dan transaksi melalui rekening yang berkaitan dengan praktik tersebut.
Terungkapnya kasus SK bodong ini menjadi peringatan serius bagi seluruh ASN, khususnya tenaga pendidik di Kota Ambon, agar lebih berhati-hati dalam mengurus administrasi kepegawaian.
Para guru diimbau tidak mudah mempercayai pihak yang menawarkan jasa pengurusan kenaikan pangkat secara cepat atau instan, terlebih jika meminta username, password, maupun kode akses akun MyASN.
Seluruh proses administrasi kepegawaian hendaknya dilakukan melalui jalur resmi dan instansi berwenang agar ASN tidak kembali menjadi korban praktik penipuan berkedok pelayanan pendidikan. (PT)
