Home / Kab.Kep.Aru

Jumat, 14 Juni 2024 - 21:20 WIB

Sikapi Aspirasi Ratusan Pedagang, DPRD – Pemkot Upayakan Cari Solusi

module: a; 
hw-remosaic: 0; 
touch: (-1.0, -1.0); 
modeInfo: ; 
sceneMode: Auto; 
cct_value: 0; 
AI_Scene: (-1, -1); 
aec_lux: 90.0; 
hist255: 0.0; 
hist252~255: 0.0; 
hist0~15: 0.0;

module: a; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Auto; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 90.0; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;

Ambon, Pusartimur.com- Menyikapi Aspirasi pedagang terminal Mardika terkait surat peringatan pembongkaran lapak-lapak yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Ambon melalui Asisten II, DPDR bersama Pemerintah Kota Ambon akan berusaha mencari solusi.

“Hasil koordinasi kami, surat itu baru berupa peringatan pertama. Selanjutnya, dewan akan meminta Pemerintah Kota Ambon untuk bersama-sama melihat apakah pembongkaran ini sesuai dengan peruntukannya atau tidak,” kata Ketu DPRD Kota Ambon, Ely Toisutta saat menerima ratusan pedagang terminal Mardika yang menduduki Gedung tersebut, Jumat (14/6/2024).

Ia mengatakan, pihaknya akan mendesak pemerintah Kota Ambon untuk bersama-sama melakukan koordinasi yang baik sehingga para pedagang ini tidak terlantar dimana-mana.

“Itu kepentingan kita, sehingga tidak setiap saat pedagang datang di DPRD Kota Ambon, karena kalau meninggalkan pekerjaan di pasar sudah berapa ruginya,” akuinya.

Baca Juga  Menuju Pilkada 2024, FirMan Teken  Surat Perjanjian Kesepakatan 

Ia mengakui, pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama melihat kepentingan ini dan menyediakan tempat yang baik.
“Kalau lapak-lapak dibongkar, kita akan mencari solusi seperti apa,” tukasnya.

Iaberharap, hari ini dengan aspirasi yang disampaikan untuk nanti kita bersama -sama berkoordinasi dengan pemerintah daerah terlebih khusus OPD terkait untuk bisa menangani hal ini.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christiano Laturiuw menambahkan, terkait dengan surat pemberitahuan batasnya tanggal 14 Juni 2024.

“Saya sudah sampaikan ke Asisten II, surat itu bukan dilakukan pembongkaran tapi itu bersifat peringatan. Saya pastikan nanti perwakilan 2 sampai 3 orang pedagang yang nantinya duduk bersama dengan pemerintah kota untuk membicarakan,” tambahnya.

Baca Juga  Maspaitella Lantik Panitia Sidang Sinode Ke-39 GPM

Ia menjelaskan, Ini bukan pedagang liar, tapi pedagang harus ingat bahwa aktivitas penertiban yang dilakukan itu adalah wilayah terminal.

“Jadi, awalnya itu pernah kita lakukan kunjang lapangan, dan itu hanya dimungkinkan saja untuk berjarak 1 meter ke jalan tapi faktanya sudah 2-3 meter,” paparnya.

Maka dalam konteks ini, pedagang harus betul-betul mengerti. Yang terpenting adalah caranya.

“Karena mau melakukan sesuatu itu harus bersama-sama bicara dan tanya, sehingga pedagang yang dipindahkan bukan untuk berhenti berjualan tetapi disediakan tempat yang benar,” tandasnya. (PT-01).

Share :

Baca Juga

Kab.Kep.Aru

Wujudkan Indonesia Emas 2045, Oratmangun Kembali Benahi KKT

Kab.Kep.Aru

Pastikan Stok Minyak Tanah Aman, Edi Mangun Minta Masyarakat Tak Perlu Panik

Kab.Kep.Aru

ABK Asal Kepulauan Aru Berhasil Ditemukan Tim SAR Gabungan 

Kab.Kep.Aru

Waas : Sejahterakan Masyarakat, Ambon Perlu Pembangunan Lebih Baik

Kab.Kep.Aru

Prioritaskan Lahan, Lanud Pattimura Ambon Ingin Sejahterakan Rakyat

Kab.Kep.Aru

11 Program Prioritas Jadi Kebijakan Turaya Bangun SBB Bersama PKS

Kab.Kep.Aru

Pj.Bupati SBB Kunjungi Pasien Penderita Tumor Ovarium

Kab.Kep.Aru

Mei 2024, Inflasi Maluku Secara Year on Year Sebesar 3,21 Persen