Langgur, PT – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Maluku Tenggara, Buce Rahakbauw, menilai kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Tenggara masih terkesan belum transparan dan kurang berpihak pada rakyat.
Hal ini ia sampaikan melalui sambungan telepon kepada media pada Senin (29/9/2025).
Menurutnya, kehadiran PWI bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan memastikan agar kebijakan daerah benar-benar adil, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
“PWI hadir sebagai mitra kritis, bukan untuk melemahkan pemerintah. Kami ingin kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegas Buce.
Buce menjelaskan, PWI memandang dirinya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya kebijakan yang transparan, akuntabel, dan pro rakyat. Wartawan, kata dia, memiliki peran penting sebagai penyambung lidah masyarakat sekaligus pengawal jalannya roda pemerintahan.
Sebagai organisasi profesi, PWI tidak hanya menaungi insan pers, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal pemerintahan dari pusat hingga daerah.
Lebih jauh, Buce menekankan bahwa wartawan berperan dalam fungsi kontrol, advokasi, sekaligus edukasi masyarakat. Melalui pemberitaan, liputan investigatif, hingga forum diskusi, kritik yang disampaikan pers diharapkan bersifat konstruktif agar kebijakan yang merugikan masyarakat dapat segera diperbaiki.
Selain itu, PWI juga berperan dalam komunikasi publik dengan memberikan informasi akurat mengenai:
Program bantuan sosial.
Kebijakan pembangunan daerah.
Isu-isu kesejahteraan masyarakat.
“Dengan informasi yang jelas, masyarakat diharapkan semakin paham hak-haknya dan aktif mengawasi jalannya pemerintahan,” tandasnya. (PT)
