Ambon, PT- Wali Kota Ambon menyampaikan sambutan resmi dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan III Tahun 2024–2025 DPRD Kota Ambon.
Agenda ini membahas dan menyetujui bersama tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) antara DPRD dan Pemerintah Kota Ambon, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Tahun 2025.
Tiga Ranperda Kota Ambon yang Disetujui
1. Ranperda tentang Kawasan dan Pengendalian Depot Air Minum di Kota Ambon
2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Smart City Ambon
3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat
Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena yang dibaca oleh Wakil Walikota Ambon, Ely Toisutta menekankan bahwa air minum merupakan kebutuhan pokok yang harus dijamin kualitas dan kuantitasnya.
Pertumbuhan depot air isi ulang di Kota Ambon yang semakin pesat perlu diawasi agar tidak menimbulkan masalah kesehatan.
“Melalui Perda ini, pemerintah akan melakukan pengawasan ketat terhadap depot air minum isi ulang. Apabila tidak memenuhi standar, izin usaha dapat dicabut bahkan dikenakan sanksi pidana,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan Smart City Ambon sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan perkotaan.
“Kota cerdas adalah kota yang mampu memahami permasalahan masyarakat dan memberikan solusi secara cepat, efisien, serta berbasis teknologi informasi. Smart City akan menjadi branding baru bagi Ambon menuju kota modern dan berkelanjutan,” jelasnya.
Selain itu, Ia menegaskan pentingnya penegakan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat.
Melalui Perda baru ini, Satpol PP Kota Ambon akan diperkuat dalam menegakkan aturan sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri No. 26 Tahun 2020.
“Dengan adanya regulasi ini, Satpol PP dapat lebih optimal menjalankan tugasnya menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan bagi masyarakat,” tambahnya.
Ia menyebutkan harapan besar terhadap keberhasilan implementasi tiga Perda ini.
“Kiranya seluruh rangkaian pembahasan ini berjalan lancar, dan Perda yang ditetapkan dapat menjawab aspirasi masyarakat serta menjadikan Ambon lebih baik dalam pembangunan dan pelayanan publik,” pungkasnya. (PT)
