Ambon, PT – Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Agoes Soenanto Prasetyo, S.H.,M.H bersama jajarannya diruang rapat Kejaksaan Tinggi Maluku, menyelenggarakan Entry Meeting dan Penandatanganan Pakta Integritas bersama Universitas Pattimura Ambon dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Wonreli, Kelas III Dobo dan Kelas II Saumlaki, pada hari ini Selasa (10/06/2025).
Kolaborasi Sektoral melalui Penandatangan Pakta Integritas dimaksud, bertujuan untuk meminimalisir adanya praktek penyimpangan dan mempercepat Pembangunan Proyek Strategis sesuai dengan target operasi yang sudah ditetapkan oleh Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) pada Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku.
Kajati Agoes SP dalam penyampaiannya menjelaskan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Proyek Strategis Daerah (PSD) telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004.
“Dalam pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional maupun Daerah, kami dituntut untuk terlibat sepenuhnya dalam menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan di Indonesia, terlebih khususnya bagi kami di Provinsi Maluku” Ujar Kajati Agoes SP.
Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa pihaknya akan turun ke lokasi untuk mengecek setiap perkembangan pelaksanaan pekerjaan sekaligus mengantisipasi kemungkinan adanya Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) agar mudah diminimalisir sejak dini.
“Dengan kewenangan yang diberikan melalui Bidang Intelijen, Kami memastikan Pembangunan Proyek Strategis yang ada di Provinsi Maluku, baik PSN maupun PSD dapat berjalan lancar dan bisa selesai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, guna mendukung dan menyukseskan program pembangunan strategis dan penguatan iklim investasi” Jelas Kajati Maluku.
Universitas Pattimura dalam usulan pendampingan Proyek yang disampaikan Prof. Dr. Freddy Leiwakabessy, M.Pd selaku Rektor Universitas Pattimura sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mengharapkan agar Kejaksaan Tinggi Maluku dapat mengawal proyek pembangunan yang akan dilaksanakan dilingkungan Universitas Pattimura di tahun anggaran 2025 ini.
“Kami berharap Kejaksaan Tinggi Maluku dapat mendampingi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Pembelajaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang sementara ini kami laksanakan, semoga semuanya berjalan baik tanpa hambatan” harapnya.
Selain itu, beberapa Satker pada Kementerian Perhubungan Laut pada Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Wonreli, Kelas III Dobo dan Kelas II Saumlaki juga mengusulkan pendampingan proyek yang sementara dilaksanakan dalam tahun anggaran 2025.
Adapun usulan Satker pada Kementerian Perhubungan Laut, yakni UPP Kelas III Wonreli melalui Kepala UPP Mohamad Yahya menyampaikan, UPP Kelas III Wonreli mengusulkan pendampingan proyek Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Mahaleta dan Pelabuhan Laut Erai yang bersumber dari anggaran SBSN tahun 2025.
Selain itu, Kepala UPP Kelas III Dobo Ruswan Wusurwui juga mengusulkan pendampingan proyek Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Dobo serta Kepala UPP Kelas II Saumlaki Rodriego O. Diaz mengusulkan pendampingan proyek Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Tepa, yang keduanya juga bersumber dari anggaran SBSN tahun 2025.
Diakhir pemaparan, masing – masing penyelenggara kegiatan proyek strategis, menandatangani Pakta Integritas yang diikuti juga oleh Para Kontraktor maupun Konsultan yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender dalam proyek – proyek tersebut.
Kegiatan entry meeting ini, dihadiri juga oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Jefferdian, Asisten Intelijen Rajendra D. Wiritanaya, S.H.,M.H, Kabag TU Ariyanto Novindra, S.H.,M.H, Koordinator I Ketut Suarbawa, S.H.,M.H, Kasi IV M. Ruslan Marasabessy, S.H.,M.H, Kasi II Irvan Bilaleya, S.H, Kasi III Aizit P. Latuconsina, S.H.,M.H serta Jaksa Fungsional Michel Gasperz, S.H.,M.H dan Mourits Palijama, S.H.,M.H. (PT)
