AMBON, pusartimur.com – Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Maluku, La Saidy, menegaskan bahwa penyaluran pinjaman dana bergulir bagi pelaku usaha atau bisnis memiliki mekanisme yang jelas dan transparan.
Menurutnya, setiap pelaku usaha yang ingin mendapatkan pinjaman dana bergulir harus mengajukan proposal terlebih dahulu. “Proposal yang masuk akan diverifikasi oleh Tim Kerja UPTD Koperasi dan UMKM. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan keabsahan administrasi dan kesesuaian usaha dengan data yang diajukan,” jelas La Saidy kepada media di ruang kerjanya, Kamis (6/2/2025).
Proses Verifikasi dan Peninjauan Lokasi
Setelah melalui tahap verifikasi, UPTD Koperasi dan UMKM akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi usaha guna memastikan bahwa bisnis yang diajukan dalam proposal benar-benar berjalan. “Dengan demikian, dana bergulir yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan usaha yang diajukan dalam proposal,” lanjutnya.
Penyaluran Dana Bergulir Koperasi dan UMKM
Penyaluran dana bergulir setiap tahun mengalami variasi. La Saidy mengungkapkan bahwa:
Pada tahun 2023, total dana yang disalurkan mencapai Rp1,1 miliar.
Pada tahun 2024, jumlah dana yang diberikan menurun menjadi Rp290 juta, yang diperuntukkan bagi 32 pelaku usaha di 11 kabupaten/kota di Maluku.
Untuk tahun 2025, dana bergulir yang tersedia sebesar Rp500 juta.
Sistem Pengembalian Pinjaman
Dalam hal pengembalian dana, La Saidy menjelaskan bahwa pembayaran pokok dan bunga pinjaman dilakukan setiap tiga bulan (per triwulan). “Pelaku usaha yang mendapatkan pinjaman wajib mengembalikan dana melalui rekening masing-masing di Bank Maluku Malut,” tegasnya.
Bantahan terhadap Tudingan Penyalahgunaan Dana
Menanggapi tudingan dari media lokal mengenai pengelolaan dana bergulir untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, La Saidy membantah keras hal tersebut. “Saya menyalurkan dana bergulir ini sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Semua proses dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Dengan mekanisme yang jelas dan transparan ini, diharapkan dana bergulir Koperasi dan UMKM dapat terus mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Maluku, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat pelaku usaha. (PT)
