Ambon, PT – Ketua DPD Partai NasDem Kota Ambon, Mourits Tamaela, kembali mendapat kepercayaan untuk memimpin partai besutan Surya Paloh itu di Kota Ambon selama lima tahun ke depan.
Penetapan ini menjadi bukti kepercayaan dari DPW NasDem Maluku di bawah kepemimpinan Hamdani Laturua, sekaligus bentuk apresiasi atas capaian kinerja NasDem Kota Ambon pada periode sebelumnya.
Dalam sambutannya, Mourits menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran DPW, perwakilan DPP, dan seluruh kader NasDem di Kota Ambon atas kepercayaan yang telah diberikan.
“Terima kasih kepada Ketua DPW, jajaran pengurus wilayah, dan juga DPP yang kembali memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin DPD NasDem Kota Ambon lima tahun ke depan. Ini bukan sekadar jabatan, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab,” ujarnya kepada media di Hotel Pasific Ambon, Selasa (11/11/2025).
Ia menegaskan, kemenangan yang telah diraih NasDem di Kota Ambon harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam periode mendatang.
Untuk itu, pihaknya segera melakukan konsolidasi internal guna memperkuat struktur organisasi dan infrastruktur partai, sekaligus menyusun program strategis menyongsong Pemilu 2029.
“Kami akan memperkuat struktur dan infrastruktur partai agar kerja politik lebih solid. Tema ulang tahun Partai NasDem tahun ini adalah Gerakan Perubahan, dan kami ingin terus membawa arus perubahan itu agar kembali dipercaya rakyat Ambon,” tambahnya.
Ia juga menegaskan, NasDem Kota Ambon siap bekerja searah dengan garis kebijakan partai untuk mengembalikan kursi DPR RI dari Maluku yang sempat hilang, serta menambah perolehan kursi di DPRD provinsi dan kota.
“Ini menjadi harga mati. Kami akan bekerja linier dengan seluruh struktur partai dari tingkat kota hingga provinsi, agar target politik 2029 tercapai,” tegasnya.
Selain membahas agenda politik, Mourits juga menyoroti persoalan serius yang kini dihadapi pemerintah daerah, yakni pemangkasan anggaran dan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan, kebijakan tersebut sangat berdampak pada pembangunan di Kota Ambon dan Maluku secara umum.
“Kami menyampaikan langsung kepada perwakilan kami di DPR RI, salah satunya Ketua Komisi II DPR RI. Saat ini Kota Ambon mengalami pemotongan dana transfer hingga Rp163 miliar. Pertanyaannya, apa yang bisa kita bangun dengan kondisi ini?” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi keprihatinan bersama karena banyak program pembangunan daerah harus disesuaikan dengan keterbatasan anggaran.
“Kami di DPRD Kota Ambon bersama Pemerintah Kota berkomitmen tetap mengedepankan kepentingan publik. Meski dalam kondisi defisit anggaran, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti,” pungkasnya. (PT)
