Saumlaki, PT- Polemik terkait dugaan kejanggalan pembangunan gedung TK/PAUD Desa Alusi Bukjalim, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kembali memanas.
Setelah para pemuda dan tokoh masyarakat mendesak dilakukan audit, kini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Alusi Bukjalim resmi turun tangan meminta pemeriksaan terhadap perangkat desa.
Ketua BPD Alusi Bukjalim, Ilarius Amelwatin, bersama anggota, mengajukan permintaan resmi agar dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Kaur Perencanaan.
Permintaan ini mencuat setelah muncul indikasi awal adanya ketidaksesuaian dalam proyek pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
“Kami meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh. Ini harus dibuka seterang-terangnya, jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegas Ketua BPD saat diwawancarai, Sabtu (15/11/2025).
Proyek pembangunan gedung TK/PAUD tersebut sebelumnya diduga memiliki sejumlah ketidaksesuaian, antara lain: Penggunaan kayu diduga tidak sesuai volume, Material rangka pintu dan jendela dinilai berkualitas rendah, Jendela bangunan yang hingga kini belum terpasang.
“Masa kayu 10 kubik habis untuk bangunan sekecil itu? Ke mana semua kayu itu? Ini jelas perlu diperiksa,” ujarnya.
Ketua BPD menegaskan bahwa jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran atau tindak pidana korupsi, pihaknya akan meminta Bupati Kepulauan Tanimbar untuk mencopot Kepala Desa Alusi Bukjalim dari jabatannya.
“Jika terbukti bersalah, kami tidak akan tinggal diam. Kami minta Bupati tegas mencopot Kades. Desa tidak boleh dipimpin oleh orang yang tidak amanah,” tegasnya.
Situasi di Desa Alusi Bukjalim semakin menghangat seiring meningkatnya keresahan masyarakat. Warga menuntut transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Mereka bahkan siap menggelar aksi demonstrasi apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.
“Kami ingin bukti, bukan janji! Jika Kades terbukti melakukan pelanggaran, kami akan turun ke jalan. Jangan main-main dengan uang rakyat!” ujar salah seorang warga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Media ini akan terus mengawal perkembangan kasus hingga tuntas.
Proses hukum yang akan ditempuh mengacu pada: UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kasus ini menjadi ujian besar bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menjalankan prinsip pemerintahan yang bersih. Masyarakat berharap keadilan benar-benar ditegakkan. (PT)
